BANDUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI yang menilai program ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi program MBG bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Saung Soreang, Pamekaran, Kabupaten Bandung, Rabu (4/3).
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv, Kepala KPPG Cirebon Yulian Septa Pratama, Kepala Desa Panyirapan Dadang Sihabudin Latip, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para peserta undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Rajiv menyampaikan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah. Ia menilai program tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
“Pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara. Program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah nyata pemerintah untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, mendapatkan asupan gizi yang layak,” ujar Rajiv.
Rajiv juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Ia mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara transparan dan akuntabel.
“Program baik ini harus terus kita kawal bersama. Masyarakat juga perlu ikut mengawasi agar program strategis ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Ia bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor kepada pemerintah setempat jika menemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Jika masyarakat melihat adanya dapur atau pelaksana yang tidak menjalankan program dengan baik, segera laporkan kepada lurah atau camat setempat agar dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi,” tambah Rajiv.
Selain aspek pengawasan, Rajiv juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas bahan makanan yang disalurkan dalam program MBG. Menurutnya, standar gizi dan kualitas bahan pangan harus menjadi prioritas agar tujuan program untuk mengatasi masalah gizi dapat tercapai.
“Pemerintah perlu memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang dan diberikan secara tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan yang ketat harus terus dilakukan,” pungkasnya.***
