CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi ancaman bencana alam yang kian meningkat setiap tahunnya. Kamis (15/5/2025), Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, memimpin kegiatan Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana yang digelar di Lapangan Kebon Pelok. Acara yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Cirebon ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat koordinasi dan respon tanggap darurat di wilayah perkotaan.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa dinamika iklim yang semakin tidak menentu telah menjadikan Cirebon sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana, terutama banjir dan angin kencang.
“Selama ini kita terlalu menganggap Cirebon sebagai zona aman. Padahal, data membuktikan bahwa kerentanan kita meningkat drastis,” ujarnya.
Selama tahun 2024, tercatat 154 kejadian bencana di Kota Cirebon. Angka tersebut naik signifikan dibanding tahun 2020 yang hanya mencatat 88 kasus. Jenis bencana yang dominan adalah banjir, angin puting beliung, kebakaran, hingga rob yang terjadi di kawasan pesisir. Periode paling rawan terjadi di musim penghujan, yakni bulan Januari, Februari, dan Desember.
Banjir yang melanda pada Januari 2025 bahkan mengakibatkan 13 kelurahan terendam, dengan lebih dari 58.000 warga terdampak. Pemerintah Kota pun menetapkan status Siaga Darurat sejak awal November 2024 hingga akhir Mei 2025 sebagai langkah antisipatif.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi, Pemkot telah melaksanakan normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase di kawasan rawan banjir. Bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, pemerintah melakukan pengerukan sungai dan perbaikan infrastruktur di titik-titik kritis seperti Sungai Cipadu dan Cikalong. Di samping itu, upaya non-fisik seperti pelatihan tanggap darurat bagi masyarakat juga terus diperluas.
“Kami sudah membentuk 12 Kelurahan Tangguh Bencana dan satu sekolah percontohan yang mengusung konsep aman bencana,” kata Wali Kota. Ia juga menyebutkan bahwa penambahan papan evakuasi serta titik kumpul di setiap RW menjadi bagian penting dari penguatan sistem peringatan dini di tingkat komunitas.
Adapun arah kebijakan mitigasi ke depan difokuskan pada tiga strategi utama. Pertama, edukasi dan sosialisasi kebencanaan secara berkelanjutan di fasilitas publik dan institusi pendidikan. Kedua, optimalisasi fungsi posko siaga bencana di tiap kecamatan. Ketiga, membudayakan solidaritas sosial dan partisipasi aktif warga dalam menghadapi bencana.
“Persiapan bukan hanya soal logistik, tapi soal kecepatan bertindak dan semangat saling melindungi,” imbuhnya.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam penanganan kebencanaan, mulai dari unsur TNI/Polri, OPD, relawan, media, hingga BPBD Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan dukungan penuh dalam berbagai agenda penanggulangan bencana.
Senada, Tenaga Ahli BNPB, Brigjen. Pol. (Purn) Ary Laksmana Widjaja, menyampaikan bahwa posisi geografis Cirebon yang berada di kawasan pesisir dan dialiri beberapa sungai besar, menjadikan kota ini harus selalu siaga terhadap potensi bencana.
“Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor swasta yang dijalankan Pemkot Cirebon merupakan praktik baik dalam membangun ketangguhan daerah,” ujarnya.
Melalui apel dan simulasi ini, Pemerintah Kota berharap dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dalam kesiapsiagaan serta menjadikan Cirebon sebagai kota yang sigap, tangguh, dan berorientasi pada keselamatan seluruh warganya.***
