CIREBON — Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Demokrat, R. Endah Arisyanasakanti, S.H, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kesambi dalam agenda Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Kali ini, Endah menggelar reses di dua titik, yakni RT 001 RW 001 Karang Anyar, Kelurahan Kesambi, serta RT 4 RW 7 Kayuwalang, Kelurahan Karyamulya.
Penguatan Peran Posyandu Lewat 5 SPM
Di Kampung Karang Anyar, Endah memfokuskan pembahasan pada sosialisasi 5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu. Ia menjelaskan, regulasi baru yang tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 membawa perubahan besar dalam fungsi dan tanggung jawab Posyandu.
Menurutnya, 5 SPM Posyandu merupakan integrasi dari enam bidang layanan SPM yang mencakup sektor Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Sosial. Dengan perluasan ini, Posyandu tidak lagi sekadar tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak.
“Program ini menjadikan Posyandu sebagai pusat layanan komprehensif lintas sektor,” jelas Endah.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan Posyandu kini melibatkan banyak dinas, bukan hanya Dinas Kesehatan. Di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PRKP, Dinas PUTR, serta Satpol PP.
“Pengurus RT dan RW kini bisa menjadi bagian dari personal Posyandu. Tidak hanya ibu-ibu saja,” tambahnya.
Dengan perluasan fungsi ini, persoalan yang harus ditangani Posyandu juga makin beragam, mulai dari pendidikan, rutilahu, sanitasi, hingga ketertiban umum.
Endah memastikan akan mendorong Pemkot Cirebon untuk segera menerbitkan Perwali sebagai turunan regulasi agar pelaksanaannya memiliki dasar yang jelas.
Keluhan Penghapusan Bansos dan BPJS di Kayuwalang
Di titik kedua, RT 4 RW 7 Kayuwalang, mayoritas warga menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial (bansos) dan BPJS yang tiba-tiba dihentikan.
“Banyak warga di sini yang mengaku bansosnya dihapus. Mereka perlu dijelaskan apa alasannya,” kata Endah.
Permasalahan serupa terjadi pada peserta BPJS yang selama ini dibiayai oleh APBN. Banyak dari mereka juga dinonaktifkan.
“Warga yang BPJS-nya sebelumnya dicover APBN banyak yang dihapus. Tahun depan akan dialihkan menjadi peserta yang dicover APBD,” jelasnya.
Endah berkomitmen menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut agar masyarakat mendapatkan kepastian dan solusi dari pemerintah.***
