CIREBON – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan para pengguna jasa di kawasan pelabuhan.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) secara rutin setiap tahun sebagai wadah evaluasi sekaligus menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
Melalui forum tersebut, PPN Kejawanan membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat, pelaku usaha, serta pengguna jasa untuk menyampaikan penilaian, saran, maupun kritik terhadap pelayanan yang selama ini diberikan.
Evaluasi ini dinilai penting agar berbagai layanan yang tersedia di lingkungan pelabuhan tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kepala PPN Kejawanan, Ibrahim, mengatakan bahwa penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
Menurutnya, meskipun seluruh pelayanan di PPN Kejawanan telah memiliki Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), evaluasi melalui masukan langsung dari pengguna jasa tetap diperlukan.
Pasalnya, masyarakat dan pengguna jasa merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan berbagai layanan di pelabuhan. Karena itu, pengalaman serta penilaian mereka menjadi bahan penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan publik.
“Tujuannya adalah mengevaluasi kegiatan pelayanan publik yang kami selenggarakan di PPN Kejawanan. Setiap tahun kami membutuhkan saran dan masukan dari para pengguna jasa, apakah pelayanan kami sudah sesuai harapan atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujar Ibrahim, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, PPN Kejawanan memiliki sejumlah jenis pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pelabuhan perikanan. Secara garis besar, pelayanan tersebut terbagi dalam dua sektor utama, yakni pelayanan kesyahbandaran dan pelayanan usaha.
Pada sektor kesyahbandaran, PPN Kejawanan memberikan pelayanan administrasi dan dokumen kapal, di antaranya penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLK).
Kedua layanan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan kelancaran aktivitas kapal perikanan yang melakukan kegiatan di kawasan pelabuhan.
Sementara itu, pada sektor pelayanan usaha, PPN Kejawanan menyediakan berbagai fasilitas dan layanan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta pelaku usaha di lingkungan pelabuhan.
Layanan tersebut meliputi pengurusan pas masuk pelabuhan hingga penyewaan lahan dan kios usaha. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung aktivitas perikanan di kawasan Kejawanan.
Ibrahim menegaskan, seluruh jenis pelayanan tersebut terus menjadi perhatian pihaknya. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan, memiliki kepastian prosedur, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain peningkatan kualitas pelayanan, PPN Kejawanan juga terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembenahan sistem pelayanan, termasuk pada layanan perizinan pas masuk orang dan tata kelola penyewaan kios bagi para pelaku usaha.
Kedua sektor tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan, dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, proses pelayanan diharapkan dapat berlangsung lebih tertib serta memberikan kepastian kepada pengguna jasa.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah PPN Kejawanan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui Forum Konsultasi Publik, Ibrahim berharap komunikasi antara pengelola pelabuhan dengan seluruh pengguna jasa dapat terus terjalin. Berbagai masukan yang disampaikan nantinya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.
Ia juga berharap seluruh layanan di PPN Kejawanan dapat semakin optimal sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.
“Harapan besar kami, seluruh pelayanan yang diselenggarakan di PPN Kejawanan dapat berjalan maksimal dan benar-benar memenuhi ekspektasi publik serta para stakeholder yang kami layani,” pungkasnya.***
