CIREBON – Vihara Dewi Welas Asih di Cirebon kini memiliki kepastian hukum atas status tanah dan bangunannya, setelah secara resmi dinyatakan sebagai hak milik oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal ini disampaikan dalam sebuah acara di Vihara tersebut, warga, termasuk perwakilan rakyat, menyambut baik penetapan status ini.
Peresmian status hak milik ini mencakup tidak hanya Vihara Dewi Welas Asih, tetapi juga Vihara Pemancar Keselamatan dan Vihara Makin Talang.
“Ini semua sudah secara resmi dinyatakan oleh negara, khususnya dari Kementerian ATR/BPN, sudah menjadi hak milik,” ujar salah Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY menekankan bahwa penetapan ini memberikan kepastian hukum bagi lokasi tanah dan bangunan yang ada.
Sejarah dan Harapan
Vihara Dewi Welas Asih memiliki sejarah panjang, didirikan sejak tahun 1500-an, dan telah menjadi rumah ibadah yang dimuliakan oleh umat Buddha dan masyarakat luas.
Kehadiran pemerintah dan perwakilan rakyat dalam acara tersebut bertujuan untuk mengawal dan meyakinkan status Vihara, serta mendengarkan aspirasi masyarakat.
Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan rakyat, termasuk Wakil Rakyat DPR RI dari Cirebon, Herman Khaeron.
“Pemerintah, melalui eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, ingin memastikan bahwa toleransi, kehidupan beragama, kerukunan, persatuan, dan pluralisme di Indonesia menjadi kekuatan, bukan kerentanan,” ungkap AHY.
Penetapan status hukum ini diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi seluruh umat Buddha untuk beribadah dan menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan kedamaian dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Cirebon.
“Semoga Yayasan Buddhametta dan Vihara Dewi Welas Asih serta yang lainnya bisa terus menghadirkan kedamaian dan keberkahan untuk semua masyarakat yang ada di Cirebon,” tutupnya.***
