CIREBON – Masalah banjir di Kota Cirebon hingga kini belum menemukan solusi yang tuntas saat musim hujan tiba. Kondisi ini menjadi keluhan utama warga yang merasa keselamatannya terancam setiap kali curah hujan tinggi melanda kota.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto SE, MM, MMTr, menyoroti kurangnya keseriusan pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung dalam menangani permasalahan banjir yang kerap terjadi.
Salah satu titik rawan banjir yang menjadi perhatian adalah kawasan Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, yang sejak lama dikenal sebagai zona merah bencana banjir.
“Saya tinggal di Ciremai Giri. Sejak zaman SD, wilayah itu sudah banjir. Kalijaga terus-terusan banjir, sudah lama sekali. Saya pikir BBWS tidak ada keseriusan, karena sampai sekarang masalah ini belum selesai. Senderan di Kalijaga Monyet bahkan sudah tergerus,” ujar Anton usai rapat kerja bersama BBWS dan DPUTR di Griya Sawala, Kamis (16/1/2025).
Kondisi infrastruktur di wilayah terdampak banjir juga semakin memprihatinkan. Senderan dan jembatan di Taman Kalijaga Monyet mengalami abrasi akibat banjir yang terus terjadi.
Anton meminta DPUTR BBWS untuk menganggarkan kembali program perbaikan senderan kali yang sempat dihentikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
“Senderan di Kalijaga Monyet sudah mulai abrasi. Kami meminta BBWS untuk segera memasukkan program perbaikan senderan kali dalam anggaran. Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tambahnya.
Menurut Anton, kolaborasi antara pemerintah daerah melalui DPUTR dan BBWS sangat penting untuk mengatasi banjir di Kota Cirebon. Ia mendesak agar pihak-pihak terkait segera bertindak dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurutnya, dengan adanya perhatian serius dan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan penanganan banjir di kawasan rawan seperti Kelurahan Kalijaga dapat teratasi, sehingga keselamatan dan kenyamanan warga Kota Cirebon bisa terjamin.
“Kolaborasi antar semua pihak harus dimaksimalkan, karena tidak bisa jika menyelesaikan sendiri-sendiri,” katanya.
Ketua Tim Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Rigasony Tiamono ST MM mengatakan, rencana strategis berkolaborasi menangani permasalahan banjir dengan pemerintah daerah Kota Cirebon semaksimal mungkin harus segera dilaksanakan.
Sony menilai, permasalahan banjir di Kota Cirebon ini lebih banyak disebabkan karena masalah drainase, sehingga dibutuhkan masterplan yang jelas agar penanganan banjir bisa tepat sasaran dan efektif.
“Penanganan kami terhadap banjir yang bersumber dari hulu, masih terkendala dengan APBN yang minim. Untuk tahun ini saja, fokus BBWS lebih pada swasembada pangan. Artinya, banyak pembangunan yang dialihkan ke pembangunan irigasi persawahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang SDA DPUTR Kota Cirebon, Bagus Tomy mengatakan, hasil rapat dengan Komisi II DPRD ini akan segera ditindaklanjuti dengan rapat kolaborasi antar semua pemangku kepentingan.
Sejak tahun 2024, bidang SDA DPUTR sudah melakukan normalisasi dan perbaikan senderan sebanyak 30 sungai di Kota Cirebon.
“Berkaitan dengan perbaikan drainase itu ranahnya di bidang Bina Marga. Selanjutnya, kami akan menyampaikan kepada pimpinan mengenai hasil rapat ini,” tutupnya.***
