CIREBON – Ketua DPRD Kota Cirebon pihaknya akan melakukan koreksi kenaikan pajak berdasarkan sektor lainnya.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana mengatakan, secara postur, nantinya akan dilakukan koreksi terhadap kenaikan lainnya seperti pajak restoran dan lain sebagainya.
“Kita akan koreksi dari kenaikan pajak lain seperti hotel, restoran dan segala macam, kalau memang korelasinya itu,” katanya, Selasa (7/5/2024).
Dirinya melanjutkan, dengan tidak dinaikkan sejak tahun 1973, memang pihaknya menyetujui untuk menaikkan PBB.
“Dengan pertimbangan sudah tidak dilakukan kenaikan PBB selama beberapa tahun, memang kita akhirnya memasukkan posisi diangka 100 persen, akan tetapi tidak dicantumkan pada P DPRD,” lanjutnya.
Ia menuturkan, hanya saja secara teknisnya ada di peraturan walikota, untuk peraturan walikota sendiri merupakan hak prerogatif dari walikota.
“Itu hak prerogatif walikota kita tidak bahas, nah yang kurang bagusnya, dari eksekutif sendiri tidak memberikan informasi secara utuh kepada kami,” tuturnya.
Ruri menilai, beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam kenaikan PBB tersebut.
“Memang struktur APBD akan mengalami perubahan makannya nanti kita bahas, tapi kita akan gali dari sisi lainnya, kalau pajak hiburan dinaikkan ya saya setuju, karena memang kalau bicara hiburan masyarakat yang sudah berkecukupan,” tutupnya.
Sementara itu, salah satu masyarakat Hetta Mahendrati Latumeten mengapresiasi langkah DPRD yang sudah merespon aspirasi masyarakat Kota Cirebon.
“Hal ini menunjukan bahwa DPRD Kota Cirebon peduli terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat kota cirebon,” katanya.
Ia menegaskan akan tetap mengawal rekomendasi dari DPRD yang telah menerima petisi yang diserahkan.
“Kami dari Paguyuban Pelangi beserta masyarakat Kota Cirebon akan tetap mengawal rekomendasi yang telah disampaikan para wakil rakyat hingga dapat dikabulkan oleh wakil rakyat,” tutupnya.***(Sakti)
