CIREBON – Diimbaunya larangan kegiatan rapat di hotel dengan adanya efisiensi memberikan dampak yang signifikan bagi sektor pariwisata.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan keluhan dari pengusaha hotel dengan berkurangnya pendapatan dari sektor pariwisata.
“Sudah mendapatkan laporan, kemungkinan setelah hari raya Idulfitri teman-teman pengusaha sudah menghitung ulang biaya operasional,” katanya, Rabu (5/3/2025).
Dirinya mengungkapkan, pada sektor pajak hotel dan pariwisata pastinya akan mengalami penurunan.
“Pasti akan turun, karena tidak saja dari APBD kota yang melakukan hal itu, tapi dari kementerian dan juga provinsi juga melakukan itu,” ungkapnya.
Ia menuturkan, pihaknya akan mencari potensi lainnya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah tidak hanya dari sektor pariwisata.
“Kita gali potensi yang lain, sebetulnya di bulan Januari tidak terdampak, pada bulan Februari relatif masih ada yang berkontrak, tapi pas saat Maret apalagi kan jarang sekali,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan, dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sendiri mengungkapkan sudah terdampak mulai dari bulan Januari.
“Terutama untuk kegiatan yang berasal dari institusi pemerintah, terutama untuk meeting semuanya tercancel, karena kita masih tunggu teknis efisiensi dari pemerintah daerah,” katanya.
Untuk menutup hal tersebut, pihak ya akan menyelenggarakan event-event untuk menarik wisatawan baik domestik maupun internasional ke Kota Cirebon.
“Jadi memang event-event ini harus kita upgrade, minimal event tersebut berskala nasional, saya pikir itu bisa menutup lobang dari government,” jelasnya.
Pihaknya juga akan memperkuat destinasi yang ada di Kota Cirebon, sehingga dapat menarik wisatawan yang akan datang ke Kota Cirebon.***(Sakti)
