CIREBON – Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia bersama dengan tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memanggil sejumlah pejabat terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
Kasi Intelijen Kejari Kota Cirebon Slamet Haryadi mengatakan, tim BPK RI sudah tiba sejak hari Rabu (7/5/2025) guna melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi Gedung Setda Kota Cirebon.
“Sudah ada disini sejak hari Rabu kemarin, dan sudah melakukan panggilan ke beberapa pejabat terkait dengan pembangunan gedung Setda,” katanya, Jumat (9/5/2025).
Untuk hari ini sendiri pihaknya memanggil tiga orang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon.
“Hari ini baru dari PPHP kemarin sudah memanggil beberapa orang yang terkait dengan pembangunan ini, masih tim teknis yang kita panggil,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan, pemeriksaan ini bertujuan untuk saling melengkapi berkas baik dari BPK RI maupun tim penyidik.
“Rencana ini cukup lama ada di sini sampai akhir mei kemungkinan, untuk pemenuhan alat bukti untuk menentukan kerugian negara,” jelasnya.
Slamet mengungkapkan, pihaknya bersama dengan BPK RI kembali akan melakukan pemeriksaan gedung tersebut.
“Pemeriksaannya ini berbeda dari yang kemarin, pemeriksaan ini mencakup keseluruhan gedung termasuk electrical maupun mechanical, termasuk juga pemeriksaan plumbing,” ungkapnya.
Penyidikan sendiri baru dimulai oleh Kejari Kota Cirebon sejak Oktober 2024 lalu, dan sampai saat ini terus berjalan.
“Kita belum tahu akan keluar kerugian negara berapa dan lamanya proses itu, tapi ya semoga sesuai harapan kita hasil tersebut bisa keluar,” jelasnya.***(Sakti)
