BeritaCirebon

Minim Anggaran Tak Jadi Penghalang, Disdukcapil Kota Cirebon Genjot Identitas Digital

24
×

Minim Anggaran Tak Jadi Penghalang, Disdukcapil Kota Cirebon Genjot Identitas Digital

Sebarkan artikel ini

CIREBON – Memasuki tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon melakukan transformasi besar-besaran. 

Fokus utama pelayanan kini dialihkan dari sistem manual menuju digitalisasi penuh guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan bagi masyarakat.

Plt Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Rahmat, menegaskan bahwa semangat tahun baru membawa perubahan pada wajah pelayanan kependudukan. Salah satu target utama tahun ini adalah akselerasi penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Kita ingin memberikan nuansa yang lebih segar. Target utama kita adalah meningkatkan capaian identitas digital di masyarakat,” ujar Rahmat, Jumat (2/1/2026).

Penyesuaian Anggaran dan Strategi Layanan Meski bersemangat melakukan digitalisasi, Rahmat mengakui adanya keterbatasan anggaran pada tahun ini. 

Hal tersebut berdampak pada pengurangan frekuensi layanan keliling (mobile service) yang biasanya rutin dilakukan.

“Kami sudah terbiasa bekerja dengan anggaran minim. Untuk tahun ini, layanan keliling tetap ada namun frekuensinya kami batasi demi efisiensi,” tambahnya.

Walaupun layanan digital digenjot, Disdukcapil memastikan tidak akan meninggalkan kelompok rentan. Pelayanan khusus “jemput bola” bagi lansia dan penyandang gangguan jiwa (ODGJ) tetap menjadi prioritas utama. 

Begitu pula dengan program perekaman KTP elektronik dan pembuatan akta kelahiran di sekolah-sekolah yang akan tetap berjalan secara proporsional.

Stok Blangko KTP Dipastikan Aman Terkait ketersediaan fisik, Rahmat mengungkapkan bahwa stok blangko KTP di Kota Cirebon saat ini masih berada di angka aman, yakni 2.350 keping.

Ketahanan Stok: Cukup untuk 1 hingga 2 bulan ke depan.

Target Tahunan: Kebutuhan Kota Cirebon mencapai 40.000 – 50.000 blangko per tahun.

Langkah Lanjut: Disdukcapil berencana mengajukan penambahan stok ke Kemendagri pada minggu depan.

Menutup keterangannya, Rahmat menyebutkan bahwa di tahun 2026 ini pihaknya juga tengah mengusulkan pembukaan akses data kependudukan bagi dinas-dinas terkait guna mempermudah integrasi layanan publik di Kota Cirebon.***