CIREBON – SMA Negeri 7 Cirebon kembali menjadi sorotan dikarenakan masih adanya oknum guru yang melakukan intimidasi terhadap siswa dan siswinya.
Intimidasi tersebut dilakukan oleh guru saat jam pelajaran tengah berlangsung, dengan melakukan sindiran terhadap siswi yang lantang menyuarakan aspirasinya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Suwarso Budi mengatakan, pihaknya ingin memastikan anak-anak yang vokal menyuarakan aspirasinya hak-haknya terkait dengan perlindungan diberikan.
“Kita juga ingin sekolah menjamin agar tidak terjadi perlakuan yang berbeda terhadap siswa yang berdialog kemarin,” katanya usai rapat bersama orang tua murid dan perwakilan sekolah, Kamis (13/2/2025).
Dirinya melanjutkan, terdapat ketentuan dan undang-undang perlindungan anak yang ketika tidak dipatuhi menimbulkan masalah baru.
“Saya harap pihak sekolah bisa lebih bersabar dan menenangkan diri, tetap memperlakukan sama seperti sedia kala sebelum adanya permasalahan,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan, pihak sekolah juga harus berkonsentrasi mengenai tahapan selanjutnya untuk meneruskan pendidikan siswa dan siswi.
“Kami ingin memastikan anak-anak disini tidak mendapatkan perlakuan berbeda karena kejadian-kejadian yang ada disini,” jelasnya.
Budi menjelaskan, guru itu seharusnya melindungi kemudian melakukan tindakan kontra produktif dengan perlindungan hukumannya lebih berat.
“Kita secara bersama-sama akan membuat komitmen bersama guru-guru agar tidak terjadi lagi,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat bersama seluruh guru untuk tidak lagi melakukan intimidasi terhadap siswa.
“Kita harus menurunkan tensi dan merangkul kembali anak, memang kita akui masih ada guru yang mengajar masih menyinggung masalah hal itu, walaupun saat mengajar,” katanya.
Ia mengungkapkan, guru-guru yang melakukan hal tersebut sudah dipanggil oleh pihak sekolah untuk menyatakan permohonan maaf kepada siswa maupun orang tua.
“Seandainya masih ngeyel kita akan laporkan ke KPAID, karena sesuai dengan tupoksinya,” tutupnya.***(Sakti)
