CIREBON- Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama Sekretaris Daerah Agus Mulyadi serta sejumlah pejabat perangkat daerah, meninjau langsung calon lokasi pembangunan Program Sekolah Rakyat pada Rabu (19/3/2025). Lokasi yang dikunjungi berada di kawasan rumah susun belakang Terminal Harjamukti dan di sekitar SMPN 18 Kota Cirebon.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menggagas Program Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata upaya menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah.
“Langkah ini menandai komitmen kami untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. Kami menyambut dengan antusias kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Cirebon, karena ini akan menjadi peluang emas bagi anak-anak sekitar sini untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Wali Kota Effendi Edo saat memberikan keterangan di lokasi.
Pemerintah Kota Cirebon juga terus menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial guna memastikan implementasi program berjalan optimal. Menurut Wali Kota, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu.
“Program ini adalah bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial, dan kami akan mendukung penuh agar pelaksanaannya berjalan lancar,” ujar Wali Kota.
Satu Kabupaten Satu Sekolah Rakyat, Fokus untuk Anak Kurang Mampu
Dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Jawa Barat belum lama ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun di setiap kabupaten dan kota. Untuk Provinsi Jawa Barat, ditargetkan 30 unit Sekolah Rakyat dapat terealisasi.
“Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama yang tinggal di sekitar lokasi sekolah. Semuanya akan disediakan secara gratis, termasuk tempat tinggal (asrama) dan perlengkapan sekolah,” jelas Gus Ipul.
Konsep Sekolah Rakyat memang dirancang tidak sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan fasilitas pendidikan yang lengkap, mulai dari jenjang SD hingga SMA, dengan kapasitas masing-masing antara 300 hingga 500 siswa. Total daya tampung diproyeksikan mencapai 1.000 siswa per sekolah.
Bagi siswa SD yang tinggal di asrama, pihak sekolah tetap memberi ruang kepada orang tua untuk melakukan kunjungan berkala. Pendataan penerima manfaat program ini akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan yang menjadi prioritas utama.
Presiden Dorong Sekolah Berasrama sebagai Akar Pendidikan Berkualitas
Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan dengan para tenaga pendidik di Jakarta menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat adalah bagian dari rencana besar untuk menghadirkan sistem pendidikan inklusif dan progresif di Indonesia.
Ia menekankan, Sekolah Rakyat bukan hanya menyediakan pembelajaran akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan hidup yang relevan di masa depan.
“Ini bukan hanya tentang pendidikan formal. Kami ingin mencetak generasi yang tangguh, cerdas, dan siap bersaing. Setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu,” ujar Presiden Prabowo.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan dapat diminimalisasi, dan setiap anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang, tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi keluarganya.***
