CIREBON – Kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning sepanjang 2025 menunjukkan tren stabil dan positif.
Hal ini disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon yang mencatat berbagai indikator keuangan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan terus tumbuh dengan fungsi intermediasi yang berjalan baik.
“Stabilitas tersebut terlihat dari kinerja sektor perbankan, industri keuangan non-bank, pasar modal, hingga program literasi dan perlindungan konsumen yang terus diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan Cirebon sepanjang tahun 2025,” ujar Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, Rabu (11/3/2026).
Pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR), kinerja 18 BPR di wilayah Ciayumajakuning menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Desember 2025, penyaluran kredit tercatat mencapai Rp2,01 triliun atau meningkat 0,35 persen secara tahunan (yoy).
Selain itu, kualitas kredit juga membaik dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang turun 1,53 persen secara yoy.
Aset BPR turut meningkat 5,54 persen menjadi Rp2,87 triliun, sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 4,51 persen menjadi Rp2,28 triliun.
Dari sisi profitabilitas, rasio Return on Assets (ROA) BPR naik menjadi 3,33 persen, menunjukkan kinerja operasional yang semakin efisien.
Penyaluran kredit BPR masih didominasi sektor konsumsi dengan nilai Rp1,01 triliun, sementara sektor perdagangan besar dan eceran serta pertanian juga menjadi fokus pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah.
Sementara itu, kinerja kantor cabang bank umum di wilayah kerja OJK Cirebon juga mengalami peningkatan.
Total kredit yang disalurkan sepanjang 2025 mencapai Rp48,15 triliun atau tumbuh 1,27 persen secara yoy. Aset perbankan tercatat Rp59,31 triliun dan Dana Pihak Ketiga mencapai Rp40,38 triliun.
Rasio kredit bermasalah masih berada pada level terjaga yakni 4,38 persen.
Untuk perbankan syariah, pertumbuhan bahkan jauh lebih tinggi. Pembiayaan yang disalurkan meningkat signifikan hingga 72,02 persen menjadi Rp7,44 triliun.
Aset bank syariah juga mencapai Rp8,42 triliun, dengan penghimpunan dana masyarakat sebesar Rp5,59 triliun.
Perkembangan pasar modal di wilayah Ciayumajakuning juga menunjukkan tren positif.
Jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) meningkat menjadi 436,34 ribu atau tumbuh 40,69 persen dibanding tahun sebelumnya.
Nilai transaksi saham bahkan melonjak hingga Rp4,61 triliun atau naik 152,83 persen secara tahunan. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya literasi masyarakat terhadap investasi dan pasar modal.
Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK Cirebon sepanjang 2025 telah melayani 1.976 konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait sektor jasa keuangan.
Sementara hingga Maret 2026, tercatat 555 layanan konsultasi telah diberikan. Pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech lending sebesar 33,69 persen, diikuti pengaduan bank umum sebesar 31,35 persen.
Selain itu, layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga cukup tinggi dengan 11.761 permintaan sepanjang 2025.
Sebagai bagian dari penguatan literasi dan inklusi keuangan, OJK Cirebon telah melaksanakan 229 kegiatan edukasi keuangan sepanjang 2025 dengan total 43.526 peserta.
Program edukasi tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, dengan pelajar menjadi segmen terbesar yakni 32,4 persen peserta.
Berbagai program juga digulirkan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), seperti program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan akses pembiayaan UMKM, hingga program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.
Atas berbagai capaian tersebut, OJK Cirebon juga meraih sejumlah penghargaan dari berbagai pihak.
Salah satunya adalah penghargaan sebagai Kinerja Kantor OJK Non-Koordinator Terbaik 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan pusat atas kinerja dalam pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, serta perlindungan konsumen.
“Ke depan, OJK Cirebon menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperluas akses keuangan masyarakat, serta memperkuat literasi keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Agus Muntholib.***
