CIREBON – Komisi III DPRD berharap agar peraturan PPDB ditingkatkan, termasuk mekanisme penerimaan yang ada.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Benny Sujarwo saat kunjungan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat dalam rangka membahas mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Rabu (22/5/2024).
Sebagai contoh, calon siswa yang berdomisili di Kota Cirebon diharapkan dapat diprioritaskan dalam sistem zonasi PPDB.
Menurutnya, sistem zonasi PPDB harus diawasi ketat agar melindungi warga Kota Cirebon, khususnya yang berdomisili di wilayah tersebut.
“Kami harapkan, terutama dalam sistem zonasi, calon siswa dari Kota Cirebon dapat terlindungi dan bisa sekolah,” ujarnya.
Selain itu, Benny juga berharap mekanisme PPDB tahun 2024 di Kota Cirebon dapat memanfaatkan teknologi dan berjalan sesuai aturan.
“Harapan kami, pelaksanaan PPDB tahun ini dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdik Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi menyampaikan bahwa jalur PPDB tahun 2024 meliputi zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.
“Bedanya, kebijakan di 2024 untuk tahap satu itu sistem zonasi dulu, sedangkan tahun lalu afirmasi dulu,” katanya.
PPDB tahun 2024 akan berlangsung dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 3-7 Juni untuk tahap I, dan 23-27 Juni untuk tahap II.
Merespons kesiapan Kota Cirebon dalam PPDB, ia menyampaikan bahwa pelaksanaan PPDB diharapkan dapat memenuhi harapan publik dan meningkat baik dari proses maupun hasil.
“Tadi sudah silaturahim ke SMAN 3 Cirebon, dan pada prinsipnya PPDB bukan hal baru, sehingga diharapkan pelaksanaannya lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Turut hadir, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik, Ana Susanti SE, Cicih Sukaesih, M Fahrozi, Anita Tri Handayani, dan Syaifurrohman SE MM. (Humas DPRD Kota Cirebon)
