CIREBON – Mantan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, resmi mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Wadir Tipideksus) Bareskrim Polri. Serah terima jabatan dilaksanakan di Mabes Polri, Selasa (14/10/2025).
Sebelum menduduki jabatan barunya, Arif menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jawa Tengah. Promosi ini sekaligus menggantikan Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, yang kini menempati posisi Pengawas Penyidikan Kepolisian Utama Tk. II Bareskrim Polri.
Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, membenarkan rotasi jabatan tersebut. Ia menyebut penunjukan Arif sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan atas dedikasi serta kinerjanya selama bertugas di jajaran kepolisian daerah.
“Betul, sertijab-nya hari ini di Mabes Polri. Jabatan barunya Wadir Tipideksus Bareskrim Polri,” ujar Artanto.
Artanto menambahkan, selama menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Jateng, Arif dikenal profesional, transparan, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.
“Beliau sosok yang profesional, selalu menyelesaikan tugas dengan baik. Semoga di jabatan baru semakin berkembang dan membawa kontribusi positif di Bareskrim,” ujarnya.
Mabes Polri hingga kini masih memproses pengganti posisi Dirreskrimsus Polda Jateng yang ditinggalkan Arif.
Rekam Jejak Karier
Kombes Pol Arif Budiman dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse. Ia pernah menjabat Kasat Reskrim di tiga wilayah di Kalimantan Timur, serta Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau pada 2017. Pada tahun yang sama, Arif menerima Penghargaan Pin Perak dari Kapolri atas keberhasilannya mengungkap kasus korupsi.
Kariernya terus menanjak. Ia pernah memimpin Polres Sragen (2017–2018), kemudian Polres Jepara, dilanjutkan sebagai Wakapolresta Cirebon, dosen utama di STIK Lemdikat Polri, dan akhirnya Kapolresta Cirebon sebelum dipercaya menjadi Dirreskrimsus Polda Jateng pada 25 September 2024.
Kini, dengan jabatan barunya di Bareskrim Polri, Kombes Arif Budiman diharapkan mampu memperkuat kinerja penegakan hukum, khususnya di bidang ekonomi dan tindak pidana khusus.***
