CIREBON- Melalui program Rehabilitasi Sosial ada Dinas Sosial (Dinsos), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berhasil mengantarkan ratusan bantuan kepada disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis (gepeng) di luar panti sosial.
Bupati Cirebon Imron mengatakan program Rehabilitasi Sosial (Rehsos) secara jelas guna mensejahterakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Jelas yang namanya Rehsos ada untuk PPKS dari mulai anak terlantar, keterlantaran kedisabilitasan, kebencanaan, kemiskinan,” katanya.
“Kalau untuk penanganan fakir miskin sendiri kita sudah jelas sudah dari pemerintah pusat kan kaya PKH, BPNT, BLT, dan lainnya,” imbuhnya.
Program rehsos, kata Imron, menjadi upaya pemerintah daerah agar masyarakat terfasilitasi meskipun dengan APBD yang minim.
“Kami berusaha kita berusaha karena pendanaan minim, walaupun kita nggak punya tetap masyarakat harus terfasilitasi,” ucapnya.
Jangan sampai, lanjutnya, saat dibutuhkan pemerintah tidak hadir.
“Contohnya kan memfasilitasi ODGJ untuk rehabilitasi, kita ga punya temoat untuk rehab, tapi kita kerjsma dengan Jakarta, Sukabumi yang penting terfasilitasi termasuk lansia terlantar, ada bantuan dalam bentuk sembako, alat bantu dan lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Indra Fitriani melalui Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Lili Marliah, mengatakan telah menyalurkan sekitar 200an bantuan dalam bentuk sembako hingga alat bantu.
“Kita melalui program Rehabilitasi Sosial yang di dalamnya ada kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis (gepeng) di luar panti sosial, Alhamdulillah berhasil menyalurkan sejumlah bantuan,” kata Lili, Sabtu (25/11/2023).
Kegiatan tersebut, kata Lili dibagi menjadi 4 sub kegiatan yang diantaranya terdapat, sub kegiatan penyediaan per makanan, sub kegiatan penyediaan alat bantu, sub kegiatan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, sub kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
“Jadi satu program satu kegiatan ada 4 sub kegiatan, yang pertama penyediaan per makanan itu penyaluran semacam sembako ada 130 orang,” ucapnya.
130 orang yang mendapat bantuan tersebut merupakan 100 orang lansia terlantar kemudian 30 orang penyandang disabilitas berat di bulan Juli.
“Untuk kegiatan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar di bulan Agustus ada 50 orang, yang terdiri dari 50 anak sekolah sd, smp, sma tidak mampu, rentan putus sekolah, dan yatim piatu,” sebutnya.
Sementara untuk sub kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial terdapat 90 orang pada bulan Mei secara bertahap.
“Untuk sub kegiatan terakhir yakni penyediaan alat bantu, ada 379 orang yang baru akan disalurkan di bulan Desember ini. Kenapa? Karena ada perubahan jumlah penerima manfaat ditambah kami menunggu hasil anggaran perubahan 2023,” jelasnya.
Lili menerangkan untuk seluruh kegiatan tersebut disokong oleh APBD murni 2023 dan APBD perubahan 2023.
“Ini semua melalui APBD murni 2023 nominalnya kisaran Rp 550 juta, tapi untuk sub kegiatan yang terakhir penyediaan alat bantu awalnya jika pakai murni hanya 77 penerima manfaat,” terangnya
Namun, lanjutnya, dikarenakan permintaan Bupati Cirebon Imron agar menyejahterakan para penyandang disabilitas akhirnya diajukan dalam anggaran perubahan 2023 dari 77 ditambah 302 penerima manfaat.
“Jadi karena ada perubahan pelaksaan penyaluran bantuan ini terhambat, dan baru bisa dilaksanakan di bulan depan (Desember),” ungkapnya.
Adapun besaran nominal APBD Perubahan 2023 diperkirakan mencapai Rp 500-an juta.
“Kisaran Rp 500-an juta di anggaran perubahan,” tuturnya.(adv/Sarrah)
