CIREBON – Nelayan di Cangkol Kota Cirebon mengeluhkan belum terealisasinya jembatan yang digunakan sebagai tempat sandar kapal.
Ketua Nelayan Parman mengatakan, aspirasi tersebut sudah diadukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono secara langsung.
“Saya ingat betul pada tahun 2022 menjelang lebaran saat itu kita aspirasikan pembangunan jembatan di depan menteri langsung saat buka bersama tapi sampai saat ini belum ada realisasinya,” katanya, Senin (19/2/2024).
Dirinya melanjutkan, saat itu Menteri Kelautan dan Perikanan berjanji akan melakukan pembangunan jembatan tersebut dengan dana yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Jembatan tersebut dibutuhkan sebagai sandaran kapal para nelayan yang dibuat sampai ke tengah laut,” lanjutnya.
Ia menuturkan, kondisi saat ini sendiri nelayan terpaksa menarik perahunya ke tengah laut untuk dapat bisa melaut.
“Mau bagaimana lagi, kita harus narik kapal sampai ke tengah laut, selain itu juga pernah kapal saya sampai hanyut untungnya masih bisa diselamatkan,” tuturnya.
Parman menjelaskan, jembatan sampai saat ini usianya sudah 18 tahun dan kondisinya terbuat dari bambu.
“Jembatan tersebut juga sudah lapuk termakan usia, itu juga ga sampai ke tengah laut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon, Yudi Lukman Hakim mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengajuan terkait jembatan tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kita sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi dan juga pusat, karena ini merupakan kewenangan tingkat pusat,” katanya.
Ia mengungkapkan, terkait jembatan tersebut, sudah diajukan beberapa kali termasuk oleh nelayan sendiri.
“Kita sudah beberapa kali menindaklanjuti, termasuk ke Dirjen, tapi belum bisa direalisasikan, dan sekarang juga sudah diajukan lagi ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, jika itu merupakan wewenang Pemerintah Kota Cirebon, sudah banyak yang ingin membantu.
“Walaupun banyak yang ingin membantu, tapi tadi ini merupakan wewenang pemerintah pusat jadi kita hanya menunggu realisasi pemerintah pusat, karena memang sudah 2 tahun belum terealisasi,” jelasnya.*(Sakti)
