CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon mengakui adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkot Cirebon dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan, terdapat indikasi penguasaan lahan parkir oleh pihak yang bukan merupakan otoritasnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan pendapatan dari sektor parkir tidak masuk secara optimal ke kas daerah.
“Saya tidak menyebut pihak manapun ya, siapapun itu ya, tapi ketika ada hal tersebut solusinya kita harus tindak tegas dan jelas,” katanya usai diskusi dengan perwakilan masyarakat Kota Cirebon, Kamis (8/10/2026).
Menurut Iing, persoalan parkir menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Selain melakukan penertiban, Pemkot Cirebon juga perlu memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan sehingga potensi pendapatan yang ada dapat masuk ke kas daerah.
Diskusi tersebut bertujuan untuk mencari solusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon tanpa membebani masyarakat. Pemkot Cirebon membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun saran terkait kondisi keuangan dan penerimaan daerah.
“Pada forum ini tidak ada sesi curhat-curhat ya, tapi kami membuka diri untuk saran dan kritik, dan harus ada juga solusinya agar diskusi ini tidak sia-sia,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya mengakui kondisi keuangan Pemerintah Kota Cirebon tidak sedang baik-baik saja. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi keuangan tersebut, disebabkan karena dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke daerah dipotong, hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah,” paparnya.***(Sakti)
