CIREBON- Wali Kota Cirebon, Effendi Edo SAP MSi, turut ambil bagian dalam kegiatan Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 yang berlangsung di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Pembekalan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para kepala daerah, melalui serangkaian materi penting yang mencakup strategi pencegahan korupsi, penguatan ekonomi, hilirisasi industri, serta reformasi birokrasi. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia turut memberikan pengarahan langsung kepada para peserta.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi membuka kegiatan ini pada Sabtu (22/2/2025). Dalam sambutannya, Tito menekankan pentingnya sinergi antarkepala daerah agar pemerintahan di tingkat lokal dapat berjalan secara lebih harmonis dan efektif.
“Kegiatan ini menjadi kesempatan strategis untuk membangun komunikasi dan kolaborasi antarpemimpin daerah, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Tito.
Para peserta retret, yang terdiri dari gubernur, wali kota, hingga bupati, tampil mengenakan seragam Satpol PP sebagai simbol kedisiplinan dan kebersamaan dalam menjalani masa pembekalan. Tito juga mengapresiasi semangat peserta dalam membangun jejaring antardaerah.
“Dengan saling mengenal dan mempererat hubungan, hambatan-hambatan koordinasi yang selama ini ada bisa lebih mudah diselesaikan,” tambahnya.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga selama mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, selain materi pembekalan, aktivitas fisik seperti senam pagi dan latihan baris-berbaris turut memperkuat semangat disiplin dan kebersamaan di antara para kepala daerah.
“Kegiatan ini bukan hanya mengasah kemampuan teknis, tapi juga membentuk karakter kami sebagai pemimpin yang lebih tangguh dan dekat dengan masyarakat,” kata Effendi.
Retret ini digelar dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 dengan diikuti oleh 505 kepala daerah yang baru saja dilantik pada 20 Februari di Jakarta. Adapun gelombang kedua direncanakan menyusul, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil sengketa Pilkada.***
