CIREBON – Upaya menuju transisi energi berkeadilan di Indonesia mulai mendapat perhatian luas. Salah satunya melalui kolaborasi antara Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI) dan Katadata Green, yang tengah menjalankan program Indonesia Just and Inclusive Energy Transition.
Program ini bertujuan mendorong peralihan energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada keadilan sosial, terutama di sektor pertambangan dan energi.
Salah satu kegiatan utama program ini adalah liputan bersama jurnalis dari tingkat global, nasional, dan lokal yang mengangkat tema “Harapan Masyarakat di Tengah Rencana Pensiun Dini PLTU Cirebon.”
Melalui kegiatan ini, para jurnalis diajak melihat langsung dinamika di lapangan, mendengarkan suara masyarakat, dan memahami dampak nyata dari kebijakan transisi energi terhadap kehidupan warga di sekitar proyek energi besar seperti PLTU Cirebon 1.
Langkah Indonesia Menuju Transisi Energi Berkeadilan
Transisi energi menjadi langkah strategis dalam menjawab krisis iklim sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen mengurangi emisi di sektor energi, salah satunya melalui rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
PLTU Cirebon 1 di Jawa Barat menjadi salah satu proyek percontohan dalam skema Energy Transition Mechanism (ETM) dari Asian Development Bank (ADB) dan terintegrasi dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).
Namun, proses ini bukan hanya urusan teknis dan ekonomi. Ada dimensi sosial yang tak kalah penting—hak masyarakat, nasib para pekerja, dan transparansi informasi publik.
Suara dari Lapangan: Dampak Kesehatan dan Kehidupan yang Menurun
Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), berbagai pihak seperti Cirebon Power, akademisi, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat bertemu untuk membahas rencana pensiun dini PLTU pada tahun 2035 mendatang.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menyampaikan hasil survei lapangan yang dilakukan pihaknya di beberapa desa terdampak, seperti Kanci, Kanci Kulon, Kandawaru, Pangenan, dan Waruduwur.
Menurutnya, warga di sekitar PLTU merasakan penurunan kualitas kesehatan dari tahun ke tahun, serta penurunan mata pencaharian yang signifikan.
“Masyarakat menyampaikan dampak kesehatan semakin memburuk setiap tahunnya, dan juga mata pencaharian menurun drastis seiring waktu akibat adanya PLTU,” ujar Wahyudin (11/11/2025).
Ia juga menyoroti buruknya layanan kesehatan di fasilitas publik seperti puskesmas, serta minimnya ruang partisipasi warga dalam proses kebijakan energi.
“Ruang partisipasi dan transparansi belum dirasakan masyarakat. Mereka tidak tahu menahu soal skema pensiun dini PLTU. Jika ada sosialisasi, masyarakat ingin tahu: kepada siapa sebenarnya sosialisasi itu dilakukan?” tambahnya.
Kegelisahan serupa juga dirasakan oleh sebagian pekerja PLTU yang belum mendapat kepastian mengenai masa depan mereka setelah pembangkit ditutup.
“Sebagian pekerja bahkan tidak mengetahui bahwa PLTU ini akan ditutup. Mereka khawatir, setelah ini berakhir, mereka harus bekerja di mana,” ungkap Wahyudin.
Tanggapan Cirebon Power: Patuhi Regulasi dan Terbuka terhadap Publik
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Cirebon Power, Joseph Pangalila, mengakui belum ada regulasi teknis yang jelas mengenai rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1.
“Bahkan terkait pengganti PLTU sendiri belum ditentukan. Alternatif seperti PLTS, PLTA, atau nuklir masih dipertimbangkan, tapi semuanya punya tantangan masing-masing,” ujarnya.
PLTU Cirebon 1, yang berkapasitas 660 megawatt dan berlokasi di Desa Kanci Kulon, Kabupaten Cirebon, menghasilkan sekitar 4.445 ton emisi karbon per hari. Namun pihaknya menegaskan bahwa sistem pemantauan emisi dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui sistem daring dan waktu nyata (real-time monitoring).
“Data emisi kami bisa diakses KLHK secara langsung. Kami pastikan semua sudah memenuhi baku mutu dan diawasi oleh laboratorium resmi dari kementerian,” tegas Joseph.
Media dan Aktivis Lihat Langsung Operasional PLTU
Sebagai bagian dari liputan bersama, sejumlah jurnalis dan aktivis lingkungan diajak berkunjung ke area PLTU Cirebon 1 pada Rabu (12/11/2025).
Kunjungan ini memperlihatkan berbagai fasilitas operasional, termasuk kolam penampungan debu batu bara, electrostatic precipitator, dan cooling tower yang digunakan untuk mendinginkan air laut sebelum dikembalikan ke laut.
Head of Communication Cirebon Power, Yuda Panjaitan, menyebut kunjungan ini merupakan bentuk keterbukaan pihaknya terhadap publik dan media.
“Kami ingin menunjukkan langsung bagaimana PLTU beroperasi, bagaimana debu batu bara ditangani, dan bagaimana kami berusaha menekan polusi udara,” katanya.
Yuda menjelaskan, debu hasil produksi PLTU kini sepenuhnya dimanfaatkan oleh industri semen sehingga tidak lagi menumpuk di kolam penampungan.
“Debu yang tersaring langsung disalurkan ke industri semen untuk digunakan kembali. Kolam yang dulunya dipakai kini malah jadi ekosistem baru bagi flora dan fauna,” paparnya.
Pemberdayaan Warga Lewat Pusat Vokasi
Selain fasilitas energi, rombongan juga diajak mengunjungi pusat vokasi milik Cirebon Power. Di tempat ini, perusahaan membuka pelatihan gratis bagi masyarakat sekitar, khususnya pemuda usia produktif.
“Kami ingin membangun kapasitas masyarakat agar mereka punya keterampilan baru,” kata Yuda.
Program pelatihan tersebut mencakup otomotif, teknisi listrik, pendingin, las (welding), dan scaffolding. Hingga kini, lebih dari 1.400 peserta telah mengikuti pelatihan tersebut.
Menuju Masa Depan Energi yang Adil dan Berkelanjutan
Melalui rangkaian FGD dan kunjungan lapangan ini, YBDI dan Katadata Green berharap narasi tentang transisi energi berkeadilan tidak hanya berhenti di ruang diskusi elite, tetapi benar-benar menyentuh realitas di lapangan.
Liputan yang berimbang diharapkan dapat memperkuat pemahaman publik bahwa transisi energi bukan sekadar soal mengganti sumber daya, melainkan juga soal melindungi kehidupan dan masa depan masyarakat yang terdampak.
“Transisi energi yang adil berarti tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” tegas YBDI dalam pernyataannya.*** (Sakti)
