CIREBON – Ratusan mahasiswa di Kota Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), stabilisasi ekonomi, hingga evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
Massa aksi menilai pemerintah perlu lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi akibat tingginya harga kebutuhan pokok.
Salah satu demonstran, Denok, menyoroti kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya belum menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan lain seperti pendidikan.
“Saya masih mampu memberikan makan anak-anak saya, jadi saya rasa MBG belum perlu dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan menghadirkan akses pendidikan gratis bagi masyarakat.
“Karena saya pernah merasakan, anak saya tidak dapat masuk sekolah karena kebijakan pemerintah yang tidak jelas dan justru mencekik rakyat,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Baydoui Kamal menyebutkan terdapat tujuh tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Tujuh tuntutan itu yakni meminta pemerintah melakukan stabilisasi ekonomi nasional, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG, mengevaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menghapus dwifungsi TNI dan Polri, menghentikan tindakan represif aparat, serta menegakkan supremasi hukum dan supremasi sipil.
“MBG merupakan pemborosan APBN karena berpotensi menambah beban anggaran. Dana tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk pendidikan gratis dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” jelas Baydoui.
Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KDMP karena dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat tingkat bawah.
“Kami juga menuntut pemerintah menurunkan harga BBM dan menghapus dwifungsi TNI-Polri demi menjaga hak-hak sipil masyarakat,” tegasnya.
Mahasiswa berharap Presiden dan Wakil Presiden dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Masyarakat banyak yang terdampak karena ada kebijakan yang dinilai belum efektif dan belum menjawab kebutuhan rakyat,” pungkasnya.***
