CIREBON – Warga RW 01 Pesisir Selatan Kota Cirebon menggelar audiensi dengan DPRD Kota Cirebon dan PT. TJSE terkait dengan penutupan stockpile batubara.
Koordinator Lapangan, Jamal mengatakan, audiensi tersebut menghasilkan DPRD Kota Cirebon sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Cirebon untuk menutup stockpile.
“DPRD juga akan berkoordinasi dengan kementerian lingkungan hidup, semua berjalan kondusif dan tuntutan diterima dengan baik,” katanya, Senin (22/7/2024).
Dirinya melanjutkan, kedepannya warga akan tetapi mendorong pemerintah dan DPRD Kota Cirebon untuk menutup stockpile batubara milik PT. TJSE.
“Kami menghormati keputusan dewan untuk membuat rekomendasi kepada Pemkot Cirebon,” lanjutnya.
Ia mengungkapkan, masyarakat sendiri menginginkan stockpile tersebut sudah tidak ada aktivitas saat ini.
“Kita meminta sampai saat ini tidak ada aktivitas dan tidak ada barang yang masuk, ini dilakukan guna mencegah terjadinya polemik yang akan terjadi,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Cirebon Edi Suripno mengatakan, pihaknya bersama stakeholder terkait sepakat untuk menolak adanya bongkar muat batubara.
“Kita memang berkomitmen untuk menolak bongkar muat batubara di Pelabuhan, namun pada 2016 dibuka kembali dengan syarat tidak adanya stockpile batubara,” katanya.
Dirinya melanjutkan, pada tahun 2023 sendiri disewakan kembali untuk stockpile milik PT TJSE yang menimbulkan masyarakat pesisir protes.
“Karena memang Stockpile tersebut mengganggu kesehatan dan kehidupan masyarakat, dan bersepakat 10 Juni ditutup tapi sekarang malah diperpanjang sampai dengan 2025,” lanjutnya.
Edi menilai, PT TJSE dan Pelindo serta KSOP melakukan wanprestasi, sehingga DPRD akan membuat rekomendasi kepada walikota terkait penutupan stockpile di Pelabuhan Cirebon.
“Kita juga akan beraudiensi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Warga lain, tergabung FPB Gelar Demontrasi
Sementara itu, usai audiensi tersebut warga yang berasal dari Forum Panjunan Bersatu (FPB) menggelar aksi demonstrasi untuk mendukung stockpile PT TJSE tetap dibuka.
Perwakilan Forum Panjunan Bersatu (FPB), Zaki mengatakan, kalaupun stockpile tersebut ditutup, pihaknya meminta seluruh stockpile di Pelabuhan Cirebon ditutup.
“Karena memang di Pelabuhan Cirebon terdapat dua stockpile yaitu milik PT TJSE dan juga milik Pelindo sudah berjalan sejak 2019, jadi agar adil ditutup semuanya,” katanya, Senin (22/7/2024).
Dirinya melanjutkan, PT TJSE sendiri memiliki kontribusi terhadap 9 Rukun Warga (RW) yang diberikan untuk warga sekitar.
“Tapi pihak Pelindo harus mengganti dan bertanggung jawab tentang tenaga kerja, kompensasi maupun kegiatan-kegiatan masyarakat,” lanjutnya.
Disisi lain, Salah satu pemilik PT TJSE, Abraham Hutabarat mengatakan, pihaknya menunggu proses keberlanjutan stockpile yang ada di Pelabuhan Cirebon.
“Kami saat ini posisinya menunggu dari DPRD maupun pemerintah, kita juga menginginkan bekerja dengan iklim yang kondusif,” katanya.
Ia melanjutkan, pihaknya dibuat bingung dikarenakan masyarakat terpecah menjadi dua kubu dan saling bertolak belakang.
“Sedangkan kita sendiri sudah bekerja selama 20 tahun di Pelabuhan, jadi hubungan baik dengan warga sekitar perlu dijaga,” lanjutnya.
Dirinya menuturkan, warga RW 01 sendiri menilai terjadi dampak kesehatan terkait dengan polusi udara dari ambang batas.
“Tapi berdasarkan data dari lingkungan hidup dan itu seada-adanya tanpa ditutupi udara disana selalu dibawah ambang batas, walaupun menimbulkan polusi udara tidak hanya dihasilkan oleh satu titik tapi keseluruhannya,” tuturnya.
Abraham menjelaskan, pihaknya memberikan kontribusi kepada warga sekitar dan otomatis tidak bisa dilanjutkan kembali.
“Kami masih kebingungan ini syarat dahulu dibuka stockpile adalah mempekerjakan warga sekitar, nah ini tenaga kerja mau dikemanakan, apa yang menjadi aturan kita ikuti,” jelasnya.***(Sakti)