CIREBON – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon mendapat sorotan dari masyarakat. Warga RW 04 Pesayangan, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, mengeluhkan porsi makanan hingga menu yang dinilai monoton.
Keluhan tersebut disampaikan warga kepada Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Dian Novitasari, saat melakukan kunjungan dan menemui masyarakat di wilayah tersebut, Selasa (18/8/2026).
Salah seorang warga, Ismail, mempertanyakan porsi makanan MBG yang diterima setiap hari. Menurutnya, terdapat informasi bahwa anggaran untuk satu porsi makanan berada di kisaran Rp15 ribu. Namun, ia menilai makanan yang diterima warga belum mencerminkan nilai anggaran tersebut.
“Porsinya apakah benar segitu?” tanya Ismail.
Tak hanya soal porsi, warga juga menyoroti menu MBG yang dianggap kurang bervariasi. Ismail menyebut, menu yang disajikan dari hari ke hari cenderung hampir sama sehingga membuat penerima manfaat merasa bosan.
“Ya, menunya juga itu-itu saja,” keluhnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Dian Novitasari mengatakan pemerintah pusat saat ini terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program MBG.
Sementara untuk persoalan yang muncul di daerah, termasuk keluhan mengenai **porsi makanan dan variasi menu MBG**, Dian memastikan akan membawa aspirasi tersebut ke Komisi III DPRD Kota Cirebon untuk dibahas lebih lanjut.
Menurutnya, persoalan MBG memiliki keterkaitan erat dengan bidang yang menjadi mitra kerja Komisi III, khususnya pendidikan dan kesehatan.
“Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menjadi mitra kita di Komisi III. Jadi, pembahasan tentang keluhan MBG ini akan saya bawa untuk dibahas di Komisi III,” ungkap Novi.
Dian menambahkan, sebelumnya Komisi III DPRD Kota Cirebon juga telah melakukan rapat bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) yang ada di Kota Cirebon untuk membahas pelaksanaan program MBG.
Setelah menerima dan membahas aspirasi warga secara internal, Dian akan mendorong agar pertemuan bersama pihak-pihak terkait kembali digelar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat segera ditindaklanjuti.
“Saya akan dorong kita bisa kembali rapat dengan perwakilan BGN yang ada di Kota Cirebon,” katanya.
Selain persoalan MBG, dalam kunjungan tersebut warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya. Di antaranya terkait kekurangan gerobak sampah, aktivasi kembali kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur jalan.
Seluruh aspirasi tersebut, kata Dian, telah dicatat dan akan dibawa ke DPRD Kota Cirebon untuk dibahas bersama pihak terkait.
“Saat silaturahmi tadi, warga juga menyampaikan keluhan lain, ada soal kekurangan gerobak sampah, kemudian aktivasi kembali peserta BPJS hingga perbaikan infrastruktur jalan. Semua saya catat dan akan saya bawa ke pembahasan di DPRD,” pungkas Novi.***
