CIREBON – Komisi III DPRD Kota Cirebon bergerak cepat menyambangi sejumlah rumah sakit sejak Selasa (20/10/2026) malam, menyusul maraknya laporan dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa siswa hingga orang dewasa di Kota Cirebon.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan para korban mendapatkan penanganan medis secara cepat dan optimal. Tidak hanya meninjau lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga-Harjamukti, Komisi III juga memantau langsung pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit yang menerima pasien.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Cirebon, R Endah Arisyanasakanti, mengatakan pemantauan dilakukan bersama pimpinan DPRD sejak kabar dugaan keracunan MBG mencuat pada Selasa sore.
Pada malam harinya, rombongan menyisir beberapa rumah sakit untuk melihat kondisi pasien sekaligus memastikan penanganan berjalan dengan baik. Langkah ini dilakukan setelah Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Putera Bahagia, salah satu rumah sakit terdekat, mengalami kelebihan kapasitas akibat banyaknya pasien yang berdatangan.
“Kami Komisi III sudah mengunjungi langsung sejak awal berita ini muncul. Selasa malam kami sisir sejumlah rumah sakit, dan alhamdulillah rumah sakit bergerak cepat,” ujar Endah, Kamis (22/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi III juga berdialog dengan sejumlah anak yang menjadi pasien serta keluarga mereka. Dari pertemuan itu, para legislator memperoleh berbagai masukan mengenai kondisi korban dan pelayanan yang diberikan rumah sakit.
Meski demikian, Endah menegaskan bahwa penentuan kesimpulan terkait peristiwa dugaan keracunan tersebut tetap menjadi kewenangan pihak yang berwenang. DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan penanganan kasus berlangsung sebagaimana mestinya.
“Kami sempatkan untuk berdialog dengan beberapa pasien. Ada banyak masukan yang kami dapatkan. Tetapi untuk kesimpulan, tetap kami serahkan kepada yang berwenang. Yang pasti, kami akan tetap melakukan pengawasan,” jelasnya.
Di tengah situasi darurat akibat banyaknya pasien yang harus mendapatkan pertolongan medis, Endah menyampaikan apresiasi kepada seluruh rumah sakit dan pihak terkait yang bergerak cepat menangani para korban.
Menurutnya, respons cepat tenaga medis dan petugas di lapangan sangat dibutuhkan, terutama ketika jumlah pasien yang datang secara bersamaan membuat kapasitas pelayanan di salah satu rumah sakit terdekat kewalahan.
Apresiasi juga diberikan kepada Dinas Kesehatan serta Public Safety Center (PSC) 119 yang mengerahkan puluhan armada ambulans untuk membantu proses evakuasi dan distribusi pasien.
Ambulans PSC 119 berperan dalam mengantarkan pasien dari RS Putera Bahagia ke sejumlah rumah sakit lainnya agar mereka dapat segera memperoleh penanganan medis.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua rumah sakit, Dinkes, dan pihak-pihak yang bergerak cepat menangani kejadian ini,” kata Endah.
Ia menilai koordinasi antarpihak menjadi salah satu hal penting dalam menghadapi situasi darurat, terutama ketika jumlah pasien terus bertambah dan membutuhkan pelayanan dalam waktu bersamaan.
Di sisi lain, Endah mengaku khawatir dengan beredarnya berbagai informasi mengenai dugaan keracunan MBG di media sosial. Terlebih, muncul pula pesan berantai yang menyebut adanya korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.
Informasi yang belum terverifikasi itu berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta warga tetap tenang dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya.
Endah menegaskan, saat ini berbagai pihak terkait masih berupaya menangani para korban secara maksimal. Masyarakat diharapkan memberikan ruang bagi proses penanganan sekaligus mengikuti informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepada masyarakat diharapkan tetap tenang, tidak terpancing berita hoaks. Karena tidak ada yang menginginkan peristiwa ini terjadi,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kota Cirebon memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan korban dugaan keracunan MBG, termasuk memantau pelayanan rumah sakit dan perkembangan kasus sesuai kewenangan yang dimiliki.
Sementara itu, penyebab pasti dugaan keracunan tersebut perlu menunggu hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari instansi berwenang agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan spekulasi.***
