Scroll untuk baca artikel
Berita

Erick Thohir Bantah PT Dirgantara Indonesia Potong Gaji Karyawan

162
×

Erick Thohir Bantah PT Dirgantara Indonesia Potong Gaji Karyawan

Sebarkan artikel ini
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat melakukan temu media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/12/2023). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah jika PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI memotong gaji karyawan.

Erick mengatakan, PTDI akan membayar gaji karyawan secara bertahap karena terdapat kekosongan kas, akibat klien belum melunasi tagihan.

“Tidak ada pemotongan dan sudah dibicarakan akan dibayar bertahap karena ada cash mis (cash mismatch), ada pembayaran yang enggak masuk tepat waktu,” ujar Erick dikutip dari ANTARA, Selasa (19/12/2023).

Erick mengaku pihaknya sudah mendapat laporan dari PTDI mengenai keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai waktu dari klien, sehingga menyebabkan kekosongan kas perusahaan tersebut.

Erick mengatakan Kementerian BUMN akan turut membantu mengomunikasikan kepada pihak yang belum melunasi kewajibannya terhadap PTDI.

“Pasti kita bantu dong,” kata Erick.

PTDI merupakan anggota holding BUMN DEFEND ID yang terdiri atas lima perusahaan di bidang industri pertahanan, yakni PT LEN Industri, sebagai induk, dan anggota PT Pindad, PTDI, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

Erick menyampaikan pihaknya akan lebih fokus dalam membenahi bisnis-bisnis dari perusahaan tersebut dan menutup yang tidak berfungsi.

“Yang menggerogoti holding company sekadar untuk create project, itu yang saya harus ‘sikat’,” ucap Erick.

Ia menegaskan pihaknya akan menindak tegas direksi-direksi BUMN yang melakukan penyelewengan. Hal ini sudah dibuktikan oleh Erick melalui berbagai pelaporan terhadap perusahaan BUMN yang melakukan pelanggaran seperti PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan ID Food.

“Jangan sampai direksi, bukan yang sekarang, meng-create si vehicle-vehicle baru hanya untuk pengadaan, dan di-markup pengadaannya. Itu contoh di kasus Karya, ketika diperiksa kejaksaan, KPK, banyak bodong,” ujarnya.*

TiketFest