Scroll untuk baca artikel
Dialog PemiluCirebon

Ganjar-Mahfud Terjungkal di Kabupaten Cirebon, Imron Tepuk Jidat

167
×

Ganjar-Mahfud Terjungkal di Kabupaten Cirebon, Imron Tepuk Jidat

Sebarkan artikel ini
Capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Foto: IG @mohmahfudmd

CIREBON– Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Cirebon, Imron Rosyadi merespons kekalahan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di daerahnya.

Imron menyebutkan, suara yang diterima oleh pasangan Ganjar-Mahfud di luar perkiraan seluruh kader PDIP.

“Sekarang di luar prediksi. Padahal, mesin partai kami sudah berjalan untuk memenangkan hingga 50% suara. Sudah terlalu percaya diri,” kata Imron di Kabupaten Cirebon, Jumat (16/2/2024).

Meskipun begitu, Imron belum menemukan adanya indikasi kecurangan dalam proses pemungutan suara.

“Belum melihat ada kecurangan. Tetapi kalau ada, akan segera kami laporkan kepada pihak berwajib,” kata Imron.

Berdasarkan hasil real count KPU hingga Jumat (16/2/2024) pukul 16.00 WIB, suara pasangan nomor urut tiga ini hanya mengumpulkan 35.059 (16,73%).

Sementara, pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebanyak 40.311 (19,23%) dan pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mampu menembus angka 134.214 (64,04%).

Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang didukung oleh PDIP Perjuangan, Hanura, Perindo, dan PPP.

Pasangan ini memiliki misi untuk memajukan Indonesia menuju keunggulan. Sementara, visi mereka adalah “Gerak Cepat Menuju Indonesia Unggul”.

Visi tersebut mencerminkan komitmen mereka untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berdaya saing di tingkat global.

Metode penghitungan suara saat Pemilu dan Pilpres juga mencakup real count atau penghitungan sebenarnya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, ada exit poll atau jajak pendapat yang dilakukan publik di tempat pemungutan suara (TPS).

Sederet metode penghitungan suara Pilpres 2024 itu pun telah diatur oleh Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu. Regulasi itu, tepatnya Pasal 448,  mengatur partisipasi masyarakat atau non-pemerintah. 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu bisa dilakukan dengan sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih, survei dan jajak pendapat, serta penghitungan cepat hasil Pemilu.*(Haqi)

TiketFest