JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari lingkaran pemerintahan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Informasi mengenai pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai orang dekat Gibran.
“Betul (mundur),” ujar sumber tersebut, dikutip dari sejumlah portal berita daring, Rabu malam.
Kabar tersebut mencuat di tengah meningkatnya dinamika politik terhadap Gibran di parlemen. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah awal untuk memproses pemakzulan atau pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Usulan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi. Dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB, juga disebut hadir dalam pertemuan tersebut.
Berdasarkan data yang disampaikan, 120 anggota DPR pengusul berasal dari delapan fraksi dengan rincian PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.
Dalam argumentasi yang disampaikan, para pengusul pada umumnya mempersoalkan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan yang menjadi polemik setelah muncul dua putusan lembaga peradilan.
Mahkamah Agung (MA) disebut telah memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut juga dikaitkan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran di Singapura dan Australia yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri mencuat, Gibran diketahui telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut turut membahas persoalan yang tengah dihadapi Gibran, khususnya terkait keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi polemik.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan persyaratan pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran sendiri mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Gibran juga menyebut Prabowo menyarankan agar seluruh dokumen pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dihadirkan untuk memperkuat pembuktian.
Selain itu, ia diminta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait langkah hukum berupa peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Hingga informasi pengunduran diri tersebut beredar, belum terdapat keterangan resmi yang memastikan status surat pengunduran diri Gibran maupun tindak lanjut Presiden Prabowo Subianto atas kabar tersebut.***
