Penulis : Riani Rahma Vita Sari Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina
Deskripsi : Isu teror terhadap influencer pengkritik bencana memicu krisis komunikasi. Cara pemerintah membangun media relations menentukan kepercayaan dan opini publik.
Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pada 5 Januari 2026 yang menduga adanya narasi playing victim di balik isu teror terhadap influencer pengkritik penanganan bencana membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana relasi pemerintah, media, dan publik dikelola di tengah situasi krisis.
Isu ini tidak hanya menyangkut keamanan individu, tetapi juga menyentuh ranah komunikasi publik, pembentukan opini, dan pengelolaan reputasi negara.
Dalam konteks krisis bencana, kritik publik termasuk dari influencer merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun ketika kritik dibingkai sebagai ancaman atau dimaknai sebagai rekayasa narasi, maka persoalannya bergeser menjadi krisis komunikasi dan media relations.
Media Relations sebagai Fondasi Reputasi
Menurut Nova (2011), media relations merupakan aktivitas dan interaksi antara organisasi atau individu dengan media untuk membangun pesan yang berimbang, memelihara hubungan positif, serta menciptakan citra dan reputasi di mata masyarakat. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampai pesan, tetapi juga sebagai perpanjangan indera publik untuk memahami realitas sosial.
Dalam kasus ini, media berperan membentuk opini publik tentang apakah kritik influencer merupakan ekspresi kepedulian, alarm sosial, atau justru manipulasi emosi publik. Cara pejabat publik merespons isu tersebut akan sangat menentukan arah persepsi masyarakat.
Media dan Pembentukan Opini Publik
Media memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan membentuk opini publik, terlebih di era digital. Bagi media, sebuah isu akan menarik perhatian jika memenuhi kriteria seperti yang diuraikan Resource Media (2013): sesuatu yang baru, emosional, mudah dipahami, aktual, visual, dan berkelanjutan. Isu dugaan teror terhadap influencer pengkritik bencana jelas memenuhi seluruh unsur tersebut.
Jika pemerintah merespons dengan nada defensif atau spekulatif, media cenderung mengangkat konflik alih-alih substansi. Sebaliknya, komunikasi yang tenang, berbasis data, dan empatik akan membantu menggeser fokus pemberitaan dari kontroversi menuju solusi.
Tujuan Media Relations dalam Situasi Krisis
Mengacu pada Wardhani (2008), tujuan media relations bukan sekadar memperoleh publisitas, tetapi juga memastikan pemberitaan objektif dan seimbang, mendapatkan umpan balik publik, serta mengidentifikasi dan menganalisis krisis. Dalam isu ini, krisis yang muncul bukan hanya dugaan teror, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap pengelolaan bencana dan kebebasan berekspresi.
Media relations yang efektif seharusnya mampu:
Menyampaikan informasi yang akurat dan mencerahkan,
Menjaga hubungan berkelanjutan dengan media,
Mencegah mispersepsi yang dapat memperuncing konflik,
Menempatkan kritik sebagai masukan kebijakan, bukan ancaman reputasi.
Prinsip Komunikasi Krisis
Dalam menghadapi isu sensitif seperti ini, prinsip komunikasi krisis menjadi krusial: kesiapan, kecepatan, konsistensi, keterbukaan, dan satu suara. Pemerintah perlu menghindari reaksi berlebihan yang justru memperkuat narasi konflik.
Menutup saluran informasi atau berspekulasi tanpa bukti hanya akan memperburuk persepsi publik.
Good media relationship menuntut kepercayaan, transparansi, respons cepat, dan konsistensi pesan. Media bukan lawan, melainkan mitra strategis dalam memastikan publik mendapatkan informasi yang utuh: apa yang terjadi, siapa terdampak, apa penyebabnya, dan solusi apa yang ditempuh.
Penutup: Antara Kritik, Media, dan Kepemimpinan Komunikasi
Isu dugaan playing victim di balik teror terhadap influencer pengkritik bencana seharusnya dibaca sebagai sinyal penting: publik semakin aktif, media semakin sensitif, dan komunikasi pemerintah semakin diuji.
Dalam situasi bencana, yang dibutuhkan bukan saling curiga, melainkan keterbukaan dan empati.
Saran Opini Penulis:
Pemerintah sebaiknya memperkuat strategi media relations yang inklusif dengan menjadikan kritik publik termasuk dari influencer sebagai bagian dari sistem peringatan sosial, bukan ancaman. Pendekatan dialogis, transparan, dan berbasis data akan jauh lebih efektif dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik dibandingkan narasi defensif. Media relations yang sehat bukan tentang mengendalikan berita, melainkan membangun pemahaman bersama demi kepentingan publik.***
