Penulis : Enno Nisrina Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina
Deskripsi : Kasus dugaan korupsi iklan BJB berkembang jadi krisis kepemimpinan dan kepercayaan publik, menguji integritas, etika, serta menjaga harapan masyarakat
Kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang kini menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memasuki babak serius pada akhir tahun 2025 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak, termasuk figur perempuan yang dikenal publik.
Proses penelusuran ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran iklan Bank BJB yang berbasis di Jawa Barat, dengan pusat operasional di Bandung, wilayah yang selama ini menjadi episentrum kebijakan dan komunikasi publik pemerintah provinsi.
Meski proses hukum masih berlangsung dan asas praduga tak bersalah wajib dijunjung, kasus ini telah berkembang melampaui ranah hukum semata, menjelma menjadi krisis kepemimpinan sekaligus krisis kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, relevan mengutip pemikiran Napoleon Bonaparte: “A leader is a dealer in hope.” Pemimpin bukan sekadar pengambil keputusan, melainkan pengelola harapan publik. Ketika harapan itu terciderai oleh dugaan penyalahgunaan wewenang, maka yang runtuh bukan hanya citra individu, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi dan sistem yang menaunginya.
Kepemimpinan sebagai Proses Mempengaruhi
Secara konseptual, kepemimpinan didefinisikan sebagai proses pengelolaan atau mempengaruhi orang lain, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam jabatan publik, tujuan tersebut bukan kepentingan pribadi, melainkan kesejahteraan bersama dan tata kelola yang bersih.
Kasus iklan BJB menunjukkan bagaimana kekuasaan komunikasi yang semestinya digunakan untuk memperkuat reputasi lembaga dan layanan publik justru berpotensi menjadi celah praktik tidak etis. Di titik ini, kegagalan kepemimpinan tidak selalu lahir dari niat jahat, tetapi dari lemahnya sense of crisis dan pengawasan etika.
Kepemimpinan dalam Krisis: Ujian Sesungguhnya
Kepemimpinan dalam krisis tidak cukup hanya bermodal visi dan popularitas. Ia menuntut:
Sense of crisis: kepekaan membaca ancaman reputasi sejak dini, Keunggulan kompetitif moral: keberanian memilih jalan etis meski tidak popular
Kemampuan komunikasi efektif: transparan, empatik, dan bertanggung jawab
Keterlambatan merespons krisis baik secara hukum maupun komunikasi menjadi pertaruhan besar. Reputasi personal, karier politik, hingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah ikut terancam.
Leadership Public Relations: Bukan Sekadar Pencitraan
Dalam perspektif Leadership Public Relations, pemimpin seharusnya memiliki visi tentang what a PR can be: bukan alat pencitraan, melainkan penjaga integritas hubungan dengan publik dan pemangku kepentingan. PR yang kuat dibangun di atas:
Orientasi etis
Keputusan strategis yang bertanggung jawab
Penguasaan komunikasi, media, dan teknologi
Keteladanan (role model) dan kapasitas menjadi agen perubahan
Ketika dugaan aliran dana iklan justru menimbulkan pertanyaan publik, maka fungsi PR kepemimpinan telah bergeser dari relationship building menjadi damage control.
Tujuh Strategi Kepemimpinan dalam Krisis
Mengacu pada 7 Map Strategies During a Crisis, pemimpin publik idealnya:
Leading from the front : tampil dan bertanggung jawab, bukan menghindar
Focus on the core purpose : kembali pada mandat pelayanan publik
Build the team : melibatkan penasihat hukum dan komunikasi yang kredibel
Conduct continuous planning : menyiapkan berbagai skenario krisis
Mitigate the threat : membatasi dampak reputasi dengan transparans
Tell the story : menyampaikan narasi yang jujur dan konsisten
Profit from the crisis : menjadikan krisis sebagai momentum reformasi
Tanpa strategi ini, krisis hukum akan bertransformasi menjadi krisis legitimasi kepemimpinan.
Penutup: Harapan yang Harus Dipulihkan
Kasus dugaan korupsi iklan BJB menjadi pengingat bahwa kepemimpinan adalah amanah untuk menjaga harapan publik, bukan memperdagangkannya. Publik tidak hanya menunggu hasil hukum, tetapi juga sikap kepemimpinan: apakah ada integritas, keberanian, dan komitmen pada etika.
Sebagaimana pemikiran Napoleon Bonaparte, pemimpin sejati tidak hidup dari kekuasaan semata, melainkan dari harapan yang ia jaga dan pulihkan. Di tengah krisis ini, publik Indonesia menanti bukan sekadar klarifikasi, tetapi keteladanan bahwa kepemimpinan masih layak dipercaya.
Saran Penulis:
Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat standar etika komunikasi politik dan tata kelola anggaran publik, khususnya dalam pengelolaan iklan dan citra lembaga. Tanpa reformasi nyata, krisis serupa hanya akan berulang dengan aktor yang berbeda, namun luka kepercayaan yang sama.***
