CIREBON – Persoalan pemerataan pembangunan masih menjadi perhatian warga Kota Cirebon. Dalam reses Masa Persidangan III Tahun 2026, masyarakat RW 07 Mulya Asih, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, menyampaikan sejumlah kebutuhan lingkungan yang dinilai belum sepenuhnya terakomodasi pemerintah.
Aspirasi tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi PAN, Anton Octavianto saat menggelar reses di wilayah tersebut, Selasa (18/8/2026).
Sejumlah kebutuhan yang disampaikan warga cukup beragam. Mulai dari pembangunan dan perbaikan drainase, pembangunan balai pertemuan masyarakat (bapermas), pembuatan gapura lingkungan, hingga dukungan insentif bagi kader posyandu.
Berbagai aspirasi itu menjadi gambaran bahwa kebutuhan pembangunan di tingkat lingkungan masih cukup besar dan membutuhkan perhatian lebih.
Anton mengatakan, keluhan mengenai pembangunan yang belum merata menjadi salah satu persoalan yang cukup sering disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses yang dilakukannya.
“Banyak keluhan warga terkait pembangunan yang belum merata,” kata Anton.
Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang kuat sejak tingkat paling bawah hingga pemerintah daerah.
Anton mendorong agar komunikasi antara RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga Pemerintah Kota Cirebon dapat berjalan lebih efektif. Dengan koordinasi tersebut, kebutuhan masyarakat di setiap wilayah diharapkan dapat terpetakan dan ditentukan berdasarkan skala prioritas.
“Harapan saya komunikasi dari tingkatan pemerintahan paling bawah, dari RT, RW, lurah, camat sampai wali kota itu terjalin. Biar pembangunan bisa merata,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini masih ada pembangunan di sejumlah wilayah yang sangat bergantung pada usulan anggota DPRD melalui pokir. Padahal, kebutuhan masyarakat di lapangan sangat beragam dan tidak seluruhnya dapat ditampung melalui mekanisme tersebut.
Karena itu, Anton menekankan pentingnya membangun sinergi nyata antara masyarakat, pemerintah dan seluruh tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, sinergi tidak cukup hanya menjadi slogan atau disampaikan dalam forum formal. Yang lebih penting adalah memastikan setiap aspirasi warga benar-benar tersampaikan dan mendapatkan tindak lanjut.
“Kalau saya lihat, pembangunan itu kebanyakan mengandalkan pokir-pokir atau usulan-usulan dewan. Mudah-mudahan komunikasi antar mereka terjalin, sehingga ada sinergi,” tuturnya.
Anton bahkan mengingatkan agar jangan sampai terjadi kesenjangan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
“Jangan hanya digembar-gemborkan sinergi, tetapi kenyataan di lapangan malah miskomunikasi dan tidak sampai. Itu yang harus dibenahi,” tegasnya.
Melalui reses tersebut, Anton memastikan seluruh aspirasi warga RW 07 Mulya Asih menjadi catatan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Ia menilai, kebutuhan seperti infrastruktur lingkungan, fasilitas masyarakat, pemberdayaan warga hingga dukungan bagi kader posyandu merupakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Anton berharap hasil reses tidak berhenti sebagai catatan administratif. Aspirasi warga, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Kota Cirebon agar semakin merata dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.***
