CIREBON – Situasi hangat cenderung panas akhir-akhir ini terasa di Kota Cirebon, khususnya bagi dua lembaga yakni DPRD dan KONI Kota Cirebon.
Kondisi tersebut usai Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistyo dinilai pengurus KONI tidak etis sebagai pejabat publik.
Karenanya, Tokoh masyarakat Cirebon, Prabu Diaz pun turut menyoroti konflik tersebut.
Prabu Diaz berharap masalah ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pihaknya siap membantu mengatur pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian damai.
Hal ini disampaikan oleh Prabu Diaz usai bertemu dengan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cirebon dan Ketua DPRD Kota Cirebon di Kantor DPRD Kota Cirebon, Rabu (9/10/2024).
“Kehadiran saya di sini bertujuan untuk berdiskusi dengan Ketua BK dan Ketua DPRD untuk mencari solusi terkait perseteruan ini. Kami sangat prihatin atas kejadian yang terjadi,” ujar Prabu Diaz.
Dikatakan Prabu Diaz, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan menunjukkan bahwa, konflik tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman dalam komunikasi. Ia mengimbau kedua belah pihak untuk “cooling down” dan menghindari pernyataan-pernyataan yang dapat memperburuk suasana.
“Kami menyarankan agar KONI melaporkan masalah ini secara resmi ke BK DPRD. Dan Ketua BK juga telah membenarkan adanya laporan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
BK DPRD Kota Cirebon, lanjut Prabu Diaz, akan mengundang semua pihak terkait, mencari saksi ahli, dan melakukan investigasi mendalam. Namun, Prabu Diaz berharap rekonsiliasi dapat terjadi di luar jalur formal.
“Jika diberi kesempatan, kami siap menjembatani pertemuan damai antara KONI dan Ketua DPRD, karena kedua pihak saling membutuhkan,” ugkapnya.
Dalam kesempatan itu, Prabu Diaz menegaskan pentingnya fokus pada masa depan, khususnya dalam perkembangan dunia olahraga di Kota Cirebon, dan menghindari konflik yang tidak produktif. Ia mengajak semua pihak untuk bersikap dewasa dan menjadi teladan bagi masyarakat.
“Kita semua manusia, pasti ada kesalahan. Tinggal bagaimana kita mau memaafkan atau tidak. Sebagai tokoh masyarakat, kita harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat,” tegasnya.
Menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024, Prabu Diaz juga menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif di Cirebon, kota yang dikenal sebagai kota religi dengan sejarah panjang.
“Sebagai umat muslim, kita wajib memaafkan. Saya mengimbau BK untuk menjalankan tugas sesuai SOP dan juga berupaya merekonsiliasi kedua belah pihak,” jelasnya.
“Kami juga berencana mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak pada pekan depan untuk mencari solusi terbaik,” imbuhnya. ***
