CIREBON – Badan Pertanahan Nasional (BPN) serahkan sertifikat elektronik untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kopiluhur.
Penjabat Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, untuk luas TPA Kopiluhur sendiri yang sudah bersertifikat adalah 15 hektar.
“Dari 15 hektar itu macam-macam sih, ada yang sudah didaftarkan tapi terkendala batas-batasnya, ada yang masih dalam proses balik nama, tapi secara inti TPA ada dua sertifikat yang sudah diserahkan,” katanya, Senin (16/12/2024).
Dirinya melanjutkan, kendala administrasi tanah ini masih menjadi kendala utama untuk bisa mengakses program yang disediakan oleh pemerintah pusat.
“Sebelumnya kendala sertifikat ini menjadi penghalang program dan bantuan dari pemerintah pusat maupun bantuan dari negara-negara lain yang paling kelihatan adalah pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF),” lanjutnya.
Ia menuturkan, dengan adanya sertifikat kepemilikan ini dapat menjalankan program yang sempat tertunda akibat kepemilikan tanah.
“Kalau diceritakan kendalanya itu panjang, terlebih pada administrasi, karena memang itu pembelian dari PD Pembangunan, dan dibeli langsung atas nama pribadi pimpinan perusahaan, tapi Alhamdulillah sekarang sudah clear,” tuturnya.
Agus mengungkapkan, beberapa program bantuan sudah dijajaki baik dari pemerintah pusat maupun nasional.
“Semuanya itu berhenti pada sertifikat, nah sekarang bisa diteruskan, jangka pendeknya ya kita ikuti program ADB,” tutupnya.***(Sakti)
