CIREBON – Deretan libur panjang sepanjang Mei 2026 ternyata belum mampu mendongkrak tingkat hunian hotel di Kota Cirebon secara signifikan.
Kondisi ini membuat pelaku industri perhotelan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menggairahkan kembali kunjungan wisatawan yang berdampak langsung pada okupansi hotel dan perputaran ekonomi daerah.
Padahal, sepanjang Mei 2026 terdapat sejumlah momentum besar yang seharusnya mampu menarik lonjakan wisatawan ke Kota Cirebon.
Mulai dari libur panjang Hari Buruh Internasional, cuti bersama, hingga momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Belum lagi, Kota Cirebon juga dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan budaya berskala besar, Milangkala Tatar Sunda.
Namun kenyataannya, geliat kunjungan wisata belum sepenuhnya dirasakan sektor perhotelan.
Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon, tingkat okupansi hotel selama periode libur 1 hingga 3 Mei 2026 rata-rata hanya mencapai 61 persen.
Sementara pada long weekend 14 hingga 17 Mei 2026, okupansi hotel berada di angka 70 persen atau masih dalam kategori normal.
Ketua PHRI Kota Cirebon, Imam Reza Hakiki mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan belum adanya peningkatan signifikan terhadap tingkat hunian hotel meski kalender Mei dipenuhi momentum libur panjang.
“Selama bulan Mei 2026, okupansi hotel saat long weekend tidak ada kenaikan berarti. Bahkan sejak awal April 2026 kondisinya cenderung stagnan seperti hari biasa,” ujar pria yang akrab disapa Kiki, Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa Kota Cirebon membutuhkan strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan daya tarik wisatawan agar tidak sekadar menjadi kota persinggahan.
PHRI menilai, keberadaan event besar saja belum cukup jika tidak diikuti dengan pengemasan destinasi wisata, promosi yang masif, serta agenda kegiatan yang mampu membuat wisatawan memilih menginap lebih lama di Kota Cirebon.
Hal itu terlihat saat pelaksanaan event Milangkala Tatar Sunda pada 3 Mei 2026. Meski kegiatan tersebut menghadirkan banyak tamu undangan dan pejabat dari berbagai daerah di Jawa Barat, okupansi hotel justru hanya mencapai 39,15 persen.
“Padahal kami berharap event sebesar itu bisa berdampak pada okupansi hotel karena banyak tamu dan pejabat hadir di Kota Cirebon. Tapi kenyataannya tingkat hunian masih sangat rendah,” jelas Kiki.
Ia menyebut, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Sebab sektor perhotelan memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, kuliner, transportasi, hingga destinasi wisata lokal.
Menurut Kiki, dibutuhkan agenda wisata yang lebih konsisten dan berkelanjutan agar wisatawan memiliki alasan untuk datang dan menghabiskan waktu lebih lama di Kota Cirebon.
Selain event budaya, PHRI juga mendorong adanya penguatan promosi wisata heritage, wisata religi, wisata kuliner, hingga paket-paket wisata terpadu yang mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan.
“Kami berharap ada langkah konkret pemerintah untuk kembali menggairahkan sektor pariwisata dan meningkatkan daya tarik kunjungan ke Kota Cirebon. Kalau kunjungan meningkat, otomatis okupansi hotel juga akan bergerak dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” paparnya.
PHRI optimistis Kota Cirebon sebenarnya memiliki potensi besar sebagai kota tujuan wisata di wilayah timur Jawa Barat. Letaknya yang strategis sebagai jalur penghubung antarkota dinilai menjadi modal penting untuk menarik wisatawan domestik maupun luar daerah.
Namun tanpa dukungan promosi yang kuat dan agenda wisata yang berkesinambungan, potensi tersebut dinilai belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap industri perhotelan.
Pelaku usaha hotel pun berharap pemerintah daerah dapat lebih agresif menghadirkan event berskala regional maupun nasional yang benar-benar mampu mendatangkan wisatawan dan meningkatkan tingkat hunian hotel di Kota Cirebon dalam beberapa bulan mendatang.***
