CIREBON – Komisi I DPRD Kota Cirebon memberikan sejumlah catatan dan masukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon agar pelayanan informasi publik dan sistem digital pemerintahan semakin optimal.
Masukan tersebut disampaikan saat Komisi I DPRD Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Kantor DKIS Kota Cirebon di Jalan Sudarsono, Selasa (2/6/2026).
Kendati demikian, dukungan terhadap program kerja DKIS, Komisi I menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu segera diperkuat, terutama terkait infrastruktur teknologi informasi, keamanan siber, dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, mengatakan DKIS memiliki peran vital sebagai pusat informasi Pemerintah Kota Cirebon. Karena itu, kinerja lembaga tersebut harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks.
“DKIS memegang peran strategis sebagai garda terdepan penyebaran informasi pemerintah. Namun, peran besar itu harus didukung dengan sistem yang kuat, baik dari sisi teknologi maupun keamanan informasi,” ujar Agung.
Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi perhatian Komisi I adalah kebutuhan penguatan infrastruktur digital. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyoroti pentingnya pengadaan server baru guna menjaga stabilitas dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Selain itu, Komisi I juga mendorong DKIS untuk memperluas akses layanan digital kepada masyarakat melalui penambahan jaringan WiFi di tingkat RW serta pengembangan sistem pengawasan berbasis CCTV di sejumlah titik strategis.
“Kami melihat masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi agar pelayanan informasi publik berjalan lebih maksimal. Infrastruktur digital tidak boleh tertinggal jika ingin memberikan layanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat,” katanya.
Tak hanya soal fasilitas teknologi, Komisi I juga mengingatkan DKIS agar lebih agresif dalam menyampaikan informasi terkait program pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah. Menurut Agung, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya hoaks dan informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.
Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan berkelanjutan mengenai berbagai program yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Cirebon.
“Informasi pembangunan harus lebih masif disampaikan. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah sehingga tidak muncul ruang bagi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Komisi I juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek keamanan siber. Agung mengingatkan agar DKIS menjadikan insiden gangguan sistem digital yang pernah terjadi beberapa tahun lalu sebagai pelajaran penting untuk memperkuat perlindungan data dan sistem informasi pemerintah.
Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik kala itu adalah munculnya konten tidak semestinya pada layar videotron di kawasan Balai Kota Cirebon akibat gangguan keamanan sistem.
Menurut Agung, kejadian tersebut tidak boleh kembali terulang karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem informasi pemerintah daerah.
“Keamanan siber harus menjadi prioritas. Penguatan server, sistem perlindungan data, dan pengawasan jaringan perlu dilakukan secara serius agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Kota Cirebon berharap DKIS dapat segera melakukan berbagai langkah perbaikan dan penguatan, sehingga mampu menjadi pusat informasi publik yang lebih modern, responsif, serta tangguh menghadapi ancaman digital di masa depan.***
