BANDUNG – Bangunan yang terletak di sebelah timur Alun-Alun Bandung, Jawa Barat, yang sebelumnya dikelilingi oleh pagar besi, secara resmi dibuka pada hari Senin sebagai perpustakaan umum dengan fokus pada literasi antikorupsi.
“Hadirnya microlibrary ini sebagai komitmen pemerintah menambah sarana prasarana atau fasilitas khususnya dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan literasi warga masyarakat kota Bandung termasuk isu antkorupsi,” kata Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, yang dikutip dari ANTARA, Selasa (29/8/23).
Ia menjelaskan bahwa bangunan yang sebelumnya belum digunakan sejak tahun 2012, saat ini merupakan sumbangan dari pihak ketiga dan telah resmi menjadi milik Pemerintah Kota Bandung.
“Bangunan ini sumbangan pihak ketiga. Kalau tidak salah, bangunan ini diproses tahun 2012 lalu dan baru selesai diserahkan ke kita tahun 2023 ini,” ujarnya.
Setelah berpuluh-puluh tahun dalam proses peralihan kepemilikan, ia menjelaskan bahwa bangunan ini awalnya adalah bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan akhirnya dapat didaftarkan sebagai aset milik Pemerintah Kota Bandung dan diubah menjadi perpustakaan.
“Kemarin-kemarin kami tidak bisa menyentuh aset ini karena bukan milik Pemkot. Karena proses perhitungan pihak ketiga dengan apa yang kita hitung harus sama, harus sesuai. Kita ingin menghadirkan angka real. Kalau tidak salah angkanya belasan miliar. Sekarang sudah selesai dan bisa dijadikan perpustakaan,” tambahnya.
Perpustakaan yang diberi nama Microlibrary Alun-alun Bandung ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang lobi, ruang untuk anak-anak, remaja, dewasa, toilet, atap, dan ruang serbaguna dengan luas bangunan 1.200 meter persegi.
Pada peresmian dan peluncuran fasilitas ini, Pemerintah Kota bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengimplementasikan Program Edukasi dan Literasi Antikorupsi (Pelita Aksi).
Ada sekitar 7.058 eksemplar buku yang tersedia di perpustakaan ini, termasuk 600 buku edukasi antikorupsi yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Ini merupakan upaya meningkatkan pengetahuan terutama pengetahuan di bidang antikorupsi karena di sini sudah banyak literasi yang kita siapkan. KPK mendukung penuh dan ada beberapa buku yang sudah disebar,” kata Ema.
Menurutnya, literasi antikorupsi di masyarakat sangat penting dalam memperkuat integritas manusia dan dalam budaya untuk menjauhi korupsi, dengan tujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Kota Bandung.
“Dengan masifnya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana gerakan antikorupsi mudah mudahan ini menjadi kultur bersama warga Kota Bandung,” tambahnya.
Dia juga berpesan bahwa perpustakaan ini harus dijaga dan dirawat dengan baik, dan diharapkan dapat mendorong minat baca serta mungkin menjadi dasar untuk perpustakaan keliling dan street library.
“Investasi di bidang pendidikan merupakan suatu kunci,” kata Ema Sumarna.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebut perpustakaan mikro ini sebagai yang pertama kali bekerja sama dengan KPK untuk edukasi antikorupsi melalui program Pelita Aksi.
Ia berharap bahwa perpustakaan mikro ini dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam upaya edukasi antikorupsi.
“Microlibrary ini merupakan yang pertama dengan semangat kolaborasi ini menjadi salah satu percontohan sehingga kota yang lain. Kita dorong masyarakat Kota Bandung menjadi gebrakan gerakan antikorupsi secara masif,” kata Wawan Wardiana.
Perpustakaan Alun-alun Bandung ini dibuka untuk umum setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 09.00 – 14.00 WIB, dan tidak ada biaya masuk.***
