CIREBON – Persoalan data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penentuan penerima bantuan sosial (bansos) kembali dikeluhkan warga Kota Cirebon. Sejumlah masyarakat menilai penetapan desil belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya di lapangan.
Keluhan tersebut salah satunya disampaikan Casmita (66), warga RW 16 Jayamukti, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
Ia mengaku kaget setelah mengetahui status sosial ekonominya pada Agustus 2026 ditetapkan masuk desil 6, yang membuatnya tidak lagi menerima bantuan sosial.
Casmita mempertanyakan dasar penetapan tersebut lantaran kondisi kehidupannya dinilai jauh dari kategori ekonomi menengah atas. “Masa saya masuk desil 6, padahal saya tidak punya apa-apa,” keluh Casmita.
Menurut Casmita, kondisi tempat tinggalnya pun jauh dari gambaran hunian yang nyaman. Ia masih tinggal di rumah petak warisan orang tua bersama tiga kepala keluarga lainnya. Total terdapat sekitar 12 orang yang tinggal dalam satu rumah.
“Rumah saya warisan, ada empat KK dalam satu rumah, 12 orang umpek-umpekan. Dari mana hunian layak dan nyamannya?” ujarnya.
Dari sisi kepemilikan kendaraan, Casmita juga mengaku tidak memiliki mobil maupun kendaraan yang dianggap menunjang akses layanan secara memadai. Untuk aktivitas sehari-hari, ia hanya mengandalkan sebuah sepeda.
“Saya cuma ada sepeda bodol, itu pun baru beli. Kok bisa masuk desil 6?” katanya.
Kondisi tersebut membuat Casmita kebingungan karena sejak masuk desil 6, ia mengaku tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Ia pun sempat mendatangi kantor kelurahan untuk mempertanyakan status datanya. Namun, jawaban yang diterimanya belum memberikan solusi yang diharapkan.
“Saya sempat datang ke kelurahan untuk nanya, tapi kata kelurahan disuruh nunggu saja. Kalau mau langsung ke Dinsos katanya. Lah, saya ke Dinsos pakai sepeda, ya lumayan,” ucapnya.
Keluhan tersebut kemudian disampaikan Casmita kepada Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Demokrat Pembangunan, M Handarujati Kalamullah, saat bertemu pada Selasa (18/8/2026).
Menanggapi aspirasi tersebut, Andru, sapaan M Handarujati Kalamullah, menyatakan pihaknya akan menampung dan menindaklanjuti persoalan desil yang dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, persoalan ketidaksesuaian data sosial ekonomi bukan hanya terjadi di Kota Cirebon. Karena itu, diperlukan evaluasi dan pembaruan data secara berkala agar kondisi masyarakat di lapangan benar-benar terakomodasi dalam sistem pendataan.
“Ini memang terjadi di banyak daerah, bukan hanya di Kota Cirebon. Maka dari itu, berbagai keluhan masyarakat soal desil ini akan kita tindaklanjuti,” kata Andru.
Andru menilai keberadaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) seharusnya dapat membuat penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. DTSEN dibentuk melalui kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat sebagai basis penyaluran berbagai program bantuan.
Namun, menurutnya, persoalan di lapangan menunjukkan masih ada warga dengan kondisi ekonomi yang membutuhkan perhatian justru berada pada desil yang membuat mereka tidak memenuhi kriteria penerima bansos.
Karena itu, Andru mendorong agar proses verifikasi dan updating data dilakukan secara lebih akurat dengan melibatkan pemerintah di tingkat kelurahan dan Dinas Sosial.
“Harusnya kelurahan atau Dinsos bisa memastikan updating data berjalan dengan baik. Jangan sampai ada masyarakat yang punya mobil masih dapat bansos, sementara yang hanya punya sepeda malah masuk desil yang tinggi,” tegasnya.
Ia memastikan persoalan tersebut akan dibawa dan dibahas secara serius di DPRD Kota Cirebon, sekaligus menjadi bagian dari upaya menampung aspirasi masyarakat agar persoalan data penerima bansos dapat diperbaiki. “Ini akan kita bahas serius di DPRD,” pungkas Andru.***
