CIREBON – Wacana pemekaran wilayah di Kecamatan Harjamukti kembali mencuat. Gagasan tersebut bukan sekadar pembahasan administratif, tetapi muncul dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan publik lebih dekat, pembangunan lebih merata, serta rentang kendali pemerintahan yang lebih efektif.
Aspirasi itu disampaikan dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon sekaligus Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Partai NasDem Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG), bersama ratusan struktur Partai NasDem Kecamatan Harjamukti hingga tingkat kelurahan dan RW, Selasa (18/8/2026).
Dalam reses tersebut, berbagai persoalan masyarakat menjadi bahan pembahasan, mulai dari pelayanan BPJS dan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, UMKM, pariwisata hingga penataan wilayah.
Salah satu aspirasi yang mendapat perhatian serius adalah perlunya kajian terkait pemekaran Kecamatan Harjamukti dan sejumlah kelurahan.
HSG menyebut, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Disdukcapil Semester II 2025, jumlah penduduk Kecamatan Harjamukti mencapai 132.130 jiwa, sekaligus menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Cirebon.
Bahkan, jumlah penduduk Kelurahan Kalijaga tercatat mencapai 39.157 jiwa. Angka tersebut lebih besar dibandingkan jumlah penduduk seluruh Kecamatan Pekalipan yang tercatat sebanyak 31.460 jiwa.
“Ini bukan gagasan dari atas. Ini aspirasi dari bawah yang kami dengar langsung. Kalijaga hanya salah satu contoh. Karyamulya dan beberapa kelurahan lainnya juga memiliki penduduk yang besar,” ujar HSG.
Menurut HSG, kondisi tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, terutama dari sisi beban pelayanan publik, luas wilayah, rentang kendali pemerintahan dan pemerataan pembangunan.
Ia menegaskan, pembahasan pemekaran Harjamukti tidak berkaitan dengan kepentingan politik elektoral. Harjamukti memang saat ini terbagi ke dalam dua daerah pemilihan (dapil), namun kondisi tersebut hanya menjadi data pendukung dan bukan dasar utama pemekaran.
“Pembicaraan ini bukan soal pemilu. Yang utama adalah pelayanan. Kalau Harjamukti lebih efektif ditata menjadi dua kecamatan sehingga pelayanan lebih dekat dan pembangunan lebih merata, tentu gagasan ini layak dikaji secara serius,” tegasnya.
Selain persoalan pemekaran, masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti akses layanan BPJS dan kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur, pengembangan UMKM serta potensi pariwisata.
Seluruh aspirasi tersebut akan diinventarisasi untuk kemudian dikawal melalui fungsi DPRD, baik dalam aspek penganggaran, legislasi maupun pengawasan.
HSG berharap penguatan struktur Partai NasDem hingga tingkat RW dapat membuat komunikasi dengan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya ketika momentum pemilu atau reses.
“Struktur di RW harus menjadi mata dan telinga kita. Aspirasi dari bawah kita dengarkan, kita petakan, lalu kita perjuangkan. Reses bukan seremonial, tetapi harus menghasilkan kerja nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.***
