Scroll untuk baca artikel
Berita

Kasad Tegaskan Prajurit Jangan Coba-Coba Memihak di Pemilu 2024

501
×

Kasad Tegaskan Prajurit Jangan Coba-Coba Memihak di Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini
Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat memberikan keterangan di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa (5/9/2023). (Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

JAKARTA- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dengan tegas mengingatkan para prajurit untuk menjaga netralitas mereka dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang semakin dekat. Dudung menegaskan bahwa TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, harus tetap bersikap netral dan tidak berpihak kepada calon presiden, wakil presiden, atau calon anggota legislatif manapun.

“Yang jelas, saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, persiapan dalam rangka Pemilu 2024, kepada kodam, kodim, koramil, bahwa pegang teguh netralitas. Jangan sampai ada yang coba-coba memihak salah satu calon,” kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa.

Dia juga menekankan pentingnya prajurit TNI Angkatan Darat untuk mengikuti arahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Presiden Joko Widodo agar tetap netral dalam pemilu.

“Saya tegak lurus, loyalitas saya kepada panglima TNI, kepada presiden, ya, kita harus netral,” kata Dudung.

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Dudung juga meminta para purnawirawan TNI untuk tidak mencampuri urusan politik prajurit yang masih aktif.

“Saya lihat ada purnawirawan dukung-mendukung, silakan, itu (mereka) secara pribadi; tetapi jangan coba-coba mengganggu prajurit aktif sehingga memengaruhi mereka mendukung salah satu calon,” ujarnya.

Selain itu, Dudung sebelumnya telah meminta kepada para purnawirawan untuk tidak menggunakan atribut TNI saat terlibat dalam aktivitas politik. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemahaman keliru dari publik. Aturan penggunaan atribut TNI bagi prajurit yang telah purnawirawan diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor: 1681/2018 dan Surat Telegram Kasad Nomor: 33/2019 tentang Penggunaan Hak Berpolitik.

Dudung menegaskan bahwa netralitas TNI adalah prinsip yang tak dapat diganggu gugat. TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis, baik dalam kapasitas institusi, personal, maupun dalam penggunaan sumber daya milik TNI Angkatan Darat. Dengan demikian, TNI Angkatan Darat akan menjalankan peran dan tugasnya dengan integritas dan netralitas dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024.***

TiketFest