CIREBON – Puluhan anak muda, baik generasi milenial maupun generasi Z, mengikuti program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang digelar Bawaslu Kota Cirebon, Kamis (25/6/2026).
Dalam pembukaan kegiatan yang berlangsung di kantor Bawaslu Kota Cirebon itu hadir langsung Wakil Walikota Cirebon, Siti Farida Rosmawati. Ia mengapresiasi pelaksanaan P2P yang melibatkan puluhan generasi muda di Kota Cirebon.
“Saya tentu sangat mengapresiasi kegiatan P2P yang dilaksanakan Bawaslu Kota Cirebon,” ungkap Farida.
Menurut Farida, pelibatan generasi milenial dan gen-z oleh Bawaslu Kota Cirebon dalam kegiatan P2P tersebut menjadi sarana strategis untuk edukasi politik dan demokrasi. Di samping juga memperkuat jejaring pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Kota Cirebon.
“Pesertanya dari gen-Z dan milenial yang sangat antusias mengikuti kegiatan P2P. Ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih maupun pengawasan partisipatif untuk Pemilu maupun Pilkada yang akan datang,” tutur Farida.
Farida juga berharap, melalui program P2P Bawaslu Kota Cirebon, para peserta nantinya mampu merangsang peningkatan kesadaran berdemokrasi yang baik di tengah masyarakat.
“Program yang harus terus ditingkatkan dan dikembangkan. P2P juga untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kota Cirebon di bidang politik dan demokrasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiah mengatakan, pelaksanaan program P2P tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif.
“Sebagaimana tema yang diusung, yaitu ‘Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat’, kita berupaya memperkuat jejaring pengawasan partisipatif untuk menghadapi pemilu yang akan datang,” katanya.
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri. Menurutnya, partisipasi aktif dari masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam berdemokrasi.
“Inilah salah satu yang mendorong kita terus memperkuat jejaring pengawasan partisipatif. Melalui pelibatan aktif masyarakat, kami meyakini kerja-kerja pengawasan di Pemilu maupun Pilkada nanti akan lebih optimal,” kata Fajri.
Dalam pelaksanaannya, P2P Bawaslu Kota Cirebon diikuti oleh 20 peserta. Dari jumlah itu, sebanyak 40 persen berasal dari kaum perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Cirebon mengakomodiasi kepentingan perempuan di ruang demokrasi.
“Kita berharap, kader P2P dapat membagikan kembali pengetahuan yang didapat dari sini ke tengah masyarakat,” ucap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin.
Para peserta mendapatkan materi secara langsung dari pimpinan Bawaslu Kota Cirebon dan Kepala Sekretaris Bawaslu Jawa Barat, Widodo Wuryanto. Sebelumnya, para peserta juga mengikuti serangkaian materi dan tugas melalui online.***
