CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi masyarakat, tokoh agama, LSM, dan pemuda menggelar rapat koordinasi sekaligus penandatanganan Deklarasi Kota Cirebon Damai, Senin (1/9/2025) di Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Kegiatan ini merupakan respons cepat atas terjadinya aksi unjuk rasa beberapa hari sebelumnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Effendi Edo didampingi Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, dan jajaran perangkat daerah. Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor menjaga ketertiban dan keamanan kota.
“Deklarasi ini adalah kesepakatan kita semua agar Cirebon tetap damai. Kami instruksikan RT, RW, lurah, camat, hingga tokoh masyarakat untuk aktif menjaga wilayah masing-masing,” ujarnya.
Effendi juga mengingatkan masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak mudah terprovokasi isu-isu yang belum jelas kebenarannya, termasuk melalui media sosial. “Keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita semua,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot bersama unsur Forkopimda melakukan patroli keamanan dan edukasi warga. Lurah dan camat diminta terus berkoordinasi untuk mencegah potensi gangguan.
Komandan Korem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap menambahkan, penanganan aksi massa harus bijak dan terukur. “Peserta unjuk rasa adalah saudara kita. Namun terhadap tindakan anarkis tentu harus ada penindakan tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan perlunya antisipasi terhadap provokasi pihak luar. “Keamanan Kota Cirebon tanggung jawab bersama, bukan hanya TNI, Polri, dan pemerintah,” kata Danrem.
Penandatanganan Deklarasi Kota Cirebon Damai menjadi simbol komitmen bersama seluruh elemen untuk menjaga ketertiban, menolak provokasi, dan mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dalam suasana aman dan kondusif.***
