JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai uji coba kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 21 Agustus 2023.
Dilansir dari ANTARA, Jum’at (18/8/23) Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengumumkan kebijakan tersebut usai upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Republik Indonesia di Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Uji coba ini direncanakan akan berlangsung selama tiga bulan, dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.
Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan kenyamanan pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan diadakan. Dalam skema ini, 50 persen pegawai akan bekerja dari rumah, sedangkan 50 persen lainnya tetap bekerja secara fisik di kantor.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, berharap bahwa uji coba ini juga akan membantu mengurangi tingkat polusi udara dan kemacetan yang sering terjadi di Jakarta. Namun, Joko belum dapat memastikan apakah kebijakan ini akan dilanjutkan setelah tiga bulan uji coba. Keputusan akan diambil berdasarkan evaluasi hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Saat ini kita akan melihat perkembangannya dan juga kinerja yang ada,” ungkap Joko.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, juga menjelaskan bahwa persentase pegawai yang bekerja dari rumah dan hadir di kantor akan disesuaikan selama penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 pada 4-7 September 2023.
Selama KTT ASEAN, pegawai yang bekerja dari rumah akan mencapai 75 persen, sedangkan yang hadir di kantor sebanyak 25 persen. Penyesuaian ini akan berlaku di kantor-kantor pemerintahan yang berdekatan dengan lokasi KTT ASEAN, seperti Kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan.
Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sekolah-sekolah di sekitar lokasi KTT ASEAN juga akan diterapkan selama acara berlangsung. Namun, guru dan tenaga pendidik akan tetap hadir dan beraktivitas 100 persen.
“Sekolah yang menerapkan PJJ hanya akan berlokasi di sekitar venue KTT ASEAN, seperti daerah Thamrin, Sudirman, Tanah Abang, Kuningan, dan Menteng,” kata Sigit Wijatmoko.
Di sisi lain, sekolah yang berada jauh dari lokasi KTT ASEAN, seperti di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, akan tetap beroperasi secara normal dengan kehadiran siswa 100 persen.
Setelah KTT ASEAN berakhir, sekolah-sekolah di sekitar lokasi KTT tersebut akan dapat melanjutkan pembelajaran seperti biasa dengan kehadiran siswa secara penuh.***
