CIREBON – DPRD Kota Cirebon mengajak masyarakat untuk menolak praktik politik uang pada Pemilu 2024.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno menekankan pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang netral, sehingga proses demokrasi berjalan baik dan sukses.
Hal ini dikatakan Edi saat rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.
“Jangan sampai persepsi semakin terkeruhkan, ditambah isu keberpihakan, kemudian penyelenggara daerahnya sama,” kata Edi.
Dia juga menegaskan agar tidak ada politik uang selama proses pemilu berlangsung.
“Hal tersebut untuk mencegah menghasilkan anggota wakil masyarakat yang tidak hanya ber-uang tapi tidak punya kapasitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko mengungkapkan, pihaknya sudah memfasilitasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerahnya.
“Ini merupakan inovasi KPU dalam memfasilitasi petugas yang berada di TPS agar lebih efektif, terutama nanti dalam proses penghitungan suara saksi,” katanya.
Merespons terkait politik uang, Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afifah menegaskan tidak boleh ada unsur tersebut dalam proses pemilu.
“Dalam konteks kampanye, sembako tidak boleh digunakan tanpa menggunakan media bazar, karena di sana ada transaksi jual beli. Kalau tanpa itu, maka masuk dalam money politic,” kata Devi.
Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan capres dan cawapres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.*
