Scroll untuk baca artikel
Dialog Pemilu

Moeldoko Sebut Pernyataan Jokowi Soal Kampanye Adalah Edukasi Demokrasi

141
×

Moeldoko Sebut Pernyataan Jokowi Soal Kampanye Adalah Edukasi Demokrasi

Sebarkan artikel ini
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) . Foto: Instagram @dr_moeldoko

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik untuk mengikuti kampanye adalah bagian dari edukasi demokrasi.

Moeldoko menjelaskan pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Jadi, konteks Presiden kemarin adalah dalam memberikan pembelajaran berdemokrasi. Ikuti undang-undangnya,” kata Moeldoko dikutip dari ANTARA, Jumat (26/1/2024).

Untuk diketahui, aturan soal kampanye diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pada bagian kedelapan tentang kampanye pemilu oleh presiden dan pejabat negara lainnya.

Aturan terkait dengan diperbolehkannya presiden mengikuti kampanye, tertuang dalam Pasal 299 poin pertama yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, dan poin kedua disebutkan pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Dalam undang-undang tersebut, kata Moeldoko, jelas dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden boleh melaksanakan kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara.

“Kecuali pengamanan, itu masih ada. Undang-undang yang kita pegang, jangan berdasar asumsi atau perasaan karena kita adalah negara hukum, bukan negara asumsi,” ungkapnya.

Moeldoko menegaskan bahwa Jokowi tidak sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kampanye dari salah satu pasangan calon tertentu.

Selain itu, juga belum ada informasi apakah Presiden Jokowi akan mengajukan cuti.

“Konteks yang disampaikan Presiden, bukan serta-merta menyiapkan dirinya untuk berkampanye. Terkait dengan pengajuan cuti, kita jangan buru-buru melihat ke sana,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Rabu (24/1/2024), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu ketika menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.*

TiketFest