CIREBON – Merasa tidak dianggap, ratusan driver ojek online (Ojol) Kota Cirebon geruduk gedung DPRD Kota Cirebon.
Aliansi Online Cirebon Bersatu, Trias mengatakan, ini merupakan aksi lanjutan dari aksi yang ada di Jakarta.
“Kita datang ke sini untuk menyampaikan kita ingin diakui oleh pemerintah pusat, daerah dikarenakan belum memiliki payung hukum yang jelas,” katanya, Rabu (11/9/2024).
Dirinya melanjutkan, pihaknya juga menagih janji Penjabat Wali Kota Cirebon dan juga anggota DPRD Kota Cirebon tentang hal tersebut.
“Selain belum membuatkan payung hukum yang jelas, pemerintah kalah dengan aplikator, karena adanya potongan tarif yang sewenang-wenang oleh aplikator,” lanjutnya.
Ia menuturkan, sampai saat ini sendiri terdapat potongan tarif sebesar 40 persen pada setiap transaksi.
“Selain itu ketika ada driver yang mengalami kecelakaan tidak dicover oleh jaminan apapun termasuk BPJS,” tuturnya.
Trias mengungkapkan, selain potongan tarif dari aplikasi, terdapat juga pungutan parkir yang ada pada setiap restoran yang ada di Kota Cirebon.
“Sebenarnya untuk parkir sendiri gratis karena mengambil orderan dari setiap restoran, kami sangat keberatan karena sangat sedikit untung kami hanya Rp 6 ribu,” ungkapnya.***(Sakti)
